Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 312

Title          MENGENAI THR, PEMPROV JABAR MINTA PENGUSAHA DAN PEKERJA BERUNDING
               Media Name     jabar.tribunnews.com
               Pub. Date      08 Mei 2020
                              https://jabar.tribunnews.com/2020/05/08/mengenai-thr-pemprov-jabar-min ta-
               Page/URL
                              pengusaha-dan-pekerja-berunding
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Pemprov Jabar menekankan kepada perusahaan guna mengedepankan bipartit atau
               perundingan antara pengusaha dengan pekerja dalam setiap keputusan, termasuk
               pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi Covid-19.

               "Didorong untuk melakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja dalam
               mengambil semua keputusan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
               (Disnakertrans) Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi di Kota Bandung, Jumat
               (8/5/2020).


               Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengeluarkan Surat Edaran (SE)
               Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan
               Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa
               Pandemi COVID-19.


               Dalam SE yang keluar pada 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan mengizinkan
               perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR keagamaan di tengah
               pandemi Covid-19.


               Ade menyatakan, hal tersebut harus dibahas bersama antara perusahaan dan
               pekerja melalui proses perundingan. Perundingan harus dilandasi itikad baik untuk
               mencapai kesepakatan, harus ada keterbukaan dan kejujuran antara pimpinan
               perusahaan dengan pekerja/buruh, dan tidak memanfaatkan situasi pandemi ini
               untuk tidak mematuhi norma ketenagakerjaan di Indonesia.

               "Disnakertrans Jabar tetap meminta pimpinan perusahaan memenuhi kewajiban
               membayar THR untuk pekerja/buruh, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI
               Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh
               di Perusahaan," ucapnya.

               Guna memastikan semua perusahaan mengimplementasikan SE Menteri
               Ketenagakerjaan, Disnakertrans Jabar membuat layanan pengaduan dan posko
               pengaduan THR. Hal itu menjadi salah satu upaya Disnakertrans Jabar untuk
               memastikan semua keputusan perusahaan diambil berdasarkan kesepakatan
               dengan pekerja.







                                                      Page 311 of 313.
   307   308   309   310   311   312   313   314