Page 307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 307

Title          BURUH TUDUH MENAKER ENGGAN DESAK PERUSAHAAN BAYAR THR
               Media Name     harianjogja.com
               Pub. Date      08 Mei 2020
                              https://ekbis.harianjogja.com/read/2020/05/08/502/1038662/buruh-tuduh- menaker-
               Page/URL
                              enggan-desak-perusahaan-bayar-thr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative





















               JAKARTA  - Lebaran 2020 tiba di tengah pandemi Corona. Ketua Umum Federasi
               Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida
               Fauziah terkesan cuci tangan terkait hak buruh di tengah pandemi virus corona
               (Covid-19).


               Alih-alih membela hak buruh, Ida dinilai malah hanya jadi penengah antara buruh
               dan pengusaha terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).


               Jumisih menyoroti langkah Ida yang malah memberikan kelonggaran bagi
               perusahaan dalam rangka memberikan THR kepada buruh. Bahkan langkah tersebut
               sudah tertuai dalam Surat Edaran (SE) No. M/6/HI.00.01/V/2020.

               Apabila diamati dari sejumlah media, Ida sempat menyampaikan untuk perusahaan-
               perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR bagi buruh, maka bisa
               melakukan perundingan dengan buruh mengenai teknis dan besaran
               pembayarannya.


               "Hal ini merupakan bentuk rendahnya kapabilitas Menaker sebagai representasi
               negara yang ditugasi untuk melindungi hak-hak buruh," kata Jumisih dalam
               keterangan tertulisnya yang diterima Suara.com, Jumat (8/5/2020).

               Menurut Jumisih, Ida tidak tampak menekan perusahaan untuk tetap memenuhi
               THR bagi para buruh. Melainkan seolah ingin tampil agung sebagai 'penengah'
               antara buruh dan pengusaha.

               "Padahal, yang dilakukannya merupakan politik cuci tangan yang dikemas dengan
               alasan pembenar yaitu kedaruratan Covid-19," ujarnya.

               Jumisih menganggap, seharusnya buruh menjadi prioritas karena ikut menjadi pihak
               yang tidak bisa menguasai sumber daya ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
               Namun tidak ada upaya yang terlihat dari Ida selaku menteri.



                                                      Page 306 of 313.
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312