Page 302 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

"Hal ini merupakan bentuk rendahnya kapabilitas Menaker sebagai representasi
negara yang ditugasi untuk melindungi hak-hak buruh," kata Jumisih dalam
keterangan tertulisnya yang diterima Suara.com, Jumat (8/5/2020).

Menurut Jumisih, Ida tidak tampak menekan perusahaan untuk tetap memenuhi
THR bagi para buruh. Melainkan seolah ingin tampil agung sebagai 'penengah'
antara buruh dan pengusaha.

"Padahal, yang dilakukannya merupakan politik cuci tangan yang dikemas dengan
alasan pembenar yaitu kedaruratan Covid-19," ujarnya.

Jumisih menganggap, seharusnya buruh menjadi prioritas karena ikut menjadi pihak
yang tidak bisa menguasai sumber daya ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Namun tidak ada upaya yang terlihat dari Ida selaku menteri.

Langkah-langkah Ida sebelumnya juga dinilai Jumisih tidak efektif. Seperti contoh
SE Menaker Nomor M/3/HK/04/III/2020 yang pada intinya mengimbau perusahaan
untuk mengadakan perundingan sebelum merumahkan buruh.

SE tersebut terbukti tidak efektif lantaran banyak perusahaan yang melakukan PHK
atau merumahkan pekerja tanpa perundingan mengenai pembayaran upah.

"Namun, tetap saja, Menaker begitu enggan dalam melihat kenyataan bahwa
kepemilikan sumber daya ekonomi tidak bisa diimbangi dengan imbauan-imbauan
tanpa ketegasan," ujarnya.

Jumisih pun menyebut kalau pihaknya menolak SE No. M/6/HI.00.01/V/2020 karena
dianggap sebagai celah bagi pengusaha untuk menunda atau tidak membayar THR
kepada buruh. Menurutnya, SE tersebut juga bertentangan dengan PP Nomor 78
Tahun 2015 Pasal 7 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yang berbunyi THR
Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib dibayarkan oleh
Pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan..

Page 301 of 313.