Page 303 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 303

Title          MENAKER IZINKAN TUNDA THR, BURUH: BISA JADI SENJATA PERUSAHAAN NAKAL
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      08 Mei 2020
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5006929/menaker-izinka n-tunda-thr-
               Page/URL
                              buruh-bisa-jadi-senjata-perusahaan-nakal
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Pihak buruh mencemaskan ada perusahaan nakal yang memanfaatkan surat edaran
               (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang
               Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
               Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

               Sebab melalui SE tersebut Menaker Ida Fauziyah mengizinkan perusahaan yang
               kesulitan membayar THR untuk mencicil atau menundanya, dengan catatan atas
               kesepakatan buruh dan pengusaha.

               "Tidak seharusnya Menaker RI Ibu Ida mengeluarkan surat edaran tersebut, yang
               kita khawatir surat tersebut menjadi senjata bagi perusahaan-perusahaan yang
               nakal untuk tidak menjalankan pemberian hak pekerja/buruh berupa THR," kata
               Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto kepada
               detikcom, Jumat (8/5/2020).

               Dia pun menilai kebijakan Menaker mengenai THR yang tertuang dalam SE tersebut
               merupakan tindakan pelanggaran hukum. Sebab kata dia dasar hukum pemberian
               THR menurut Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tidak mengatur bahwa THR dapat
               dicicil. Lalu apabila perusahaan melanggarnya dapat dikenakan sanksi.

               Pihaknya telah menyiapkan call center untuk para buruh yang terkena dampak
               COVID-19, terutama terkait PHK, pesangon, dan THR yang tidak dibayar oleh
               perusahaan.

               "Apabila perusahaan tidak menjalankan perintah UUK No 13 Tahun 2003, maka
               kami akan melakukan advokasi seperti yang diatur oleh UU," ujarnya.

               Tentu pihaknya berharap para buruh dan pengusaha bisa berdialog untuk mengatasi
               mengatasi permasalahan yang ada.

               "Kita mendorong agar anggota kita untuk membicarakan bersama perusahaan
               dalam bentuk sosial dialog, untuk mengatasi masalah-masalah terutama dampak
               COVID-19 agar tidak muncul perselisihan yang akan menyulitkan perusahaan
               maupun pekerja/buruh," tambahnya






                                                      Page 302 of 313.
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308