Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 304
Berdasarkan SE THR, Menaker meminta gubernur memastikan seluruh perusahaan
membayar THR sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Apabila perusahaan
menyatakan sulit membayar THR maka harus ada proses dialog antara pihak
pengusaha dan para pekerja, dilandasi rasa kekeluargaan dan informasi yang utuh
tentang kondisi keuangan terkini.
"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,"
tutur Menaker dalam SE tersebut.
Menurut Ida, berdasarkan dialog tersebut, pengusaha dan para pekerja dapat
menyepakati beberapa hal. Pertama, bila perusahaan tidak dapat membayar THR
secara penuh pada waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.
Kedua, bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali THR pada waktu yang
ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran
THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Ketiga,
soal waktu dan tata cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR
keagamaan.
Page 303 of 313.
