Page 311 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 311
Dalam surat edaran tersebut, Menaker meminta kepada seluruh perusahaan untuk
membayarkan THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Namun demikian, Menaker membuka ruang untuk berdialog
mencari solusi bagi pengusaha, serikat pekerja dan pekerja/buruh jika perusahaan
tidak mampu membayarkan THR sesuai waktu yang ditentukan.
ILO, kata dia, memahami dimungkinkannya kesepakatan pencicilan atau penundaan
tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memberikan keringanan bagi dunia usaha
yang juga terkena dampak wabah Covid-19. Namun demikian, ILO menyarankan
pemerintah untuk mendorong semua pihak agar mengedepankan iktikad baik, tidak
menggunakan kesempatan tersebut untuk menghindari kewajiban ataupun
mengurangi hak pekerja.
"Harus dipahami juga bahwa surat edaran ini pun harus dijalankan dengan itikad
baik dari kedua belah pihak," katanya.
Lusiani menduga sebagian besar pekerja di tingkat nasional mungkin akan kecewa
dengan kebijakan yang memungkinkan THR dibayarkan secara dicicil atau ditunda
pelaksanaannya. Namun, bagi serikat pekerja yang lebih mengetahui kondisi
perusahaan, kebijakan tersebut kemungkinan akan lebih dapat mereka pahami
meski ada kemungkinan banyak juga perbedaan pendapat di antara mereka.
"Dan itu memang sekali lagi akan sangat tergantung pada kondisi di masing-masing
perusahaan, apakah ada kepercayaan juga antara serikat pekerja dengan
pengusahanya. Hubungan baiknya apakah selama ini juga terjaga," kata dia.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam dialog. Sehingga
pekerja dan serikat pekerja bisa mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya
dan pengusaha pun bisa memahami kondisi pekerja/buruh dan berupaya memenuhi
kewajibannya. "Jadi dialog dan itikad baik itu sangat diperlukan," katanya.
Page 310 of 313.
