Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2020

Kelima kebijakan dimaksud, otoritas yang menangani Co-vid-19, program Kartu Prakerja, gaji
ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, dan pemilihan kepala
daerah (pilkada) serentak di 270 daerah.

Menyangkut otoritas yang menangani Covid-19, misalnya. Awalnya, pada 13 Maret atau sebelas
hari sejak kasus perdana Covid-19 di Indonesia diumumkan, Presiden membentuk Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19. Seminggu kemudian, Presiden memperbaruinya melalui
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan ditunjuk menjadi ketua pengarah. Sebagai wakilnya adalah Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Kesehatan. Adapun ketua pelaksana adalah
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Setelah bekerja selama empat bulan, gugus tugas dirombak besar-besaran menjadi Komite
Penanganan Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi. Tim yang bekerja mulai 20 Juli ini
terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta Satuan Tugas
Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Selaku Ketua Komite Kebijakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara tujuh
wakil ketua Komite Kebijakan adalah menteri-menteri lainnya, termasuk Menteri Kesehatan
sebagai Wakil Ketua V. Adapun dua sekretaris, masing-masing adalah ekonom dan birokrat.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tetap dipegang Kepala BNPB.

Per 10 November, Presiden lagi-lagi merombak organisasi tersebut. Perubahan paling mencolok
adalah penetapan Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai Wakil Ketua IV merangkap Ketua
Tim Pelaksana. Selaku wakil Ketua Tim Pelaksana adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tetap
dipercayakan kepada Kepala BNPB.

Lalu, di mana posisi Menteri Kesehatan? Posisinya tetap menjadi Wakil Ketua Komite.

Dalam proses reorganisasi sejak Maret, pola yang terus berulang, otoritas bidang kesehatan
tidak pernah ditempatkan di pucuk pimpinan, baik di komite pengarah maupun tim pelaksana.
Pakar bidang kesehatan juga disebut-sebut kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Hal-hal itu yang lantas menuai kritik bahwa pemerintah menomordua-kan aspek kesehatan dan
lebih mengutamakan pemulihan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Bandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Pucuk pimpinan komite lintas kemente-rian di
Singapura adalah Menteri Kesehatan dan Menteri Pembangunan Nasional. Adapun di Malaysia,
Kementerian Kesehatan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan.

Pada masa awal penyebaran Covid-19 di Malaysia sebagai gambaran, pemerintah melalui
kepemimpinan Kementerian Kesehatan melakukan lock-down parsial. Kemudian per 1 Maret,
Kementerian Kesehatan membentuk Koalisi Kesehatan Malaysia yang melibatkan 38 profesional
di bidang kesehatan untuk memperkuat upaya penanggulangan Covid-19.

Berikutnya adalah Kartu Prakerja. Sejak awal, masyarakat dan aktivis buruh menyampaikan kritik
dan saran. Intinya, program pelatihan keterampilan sebagaimana ditawarkan Kartu Prakerja
tidak tepat pada masa pandemi. Sebab, yang dibutuhkan buruh saat krisis ini adalah bantuan
tunai. Toh, pemerintah bergeming.

Baru ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi, pemerintah
akhirnya pada 28 Mei menghentikan sementara program dengan anggaran Rp 20 triliun tersebut.
Saat itu, program sudah berjalan untuk tiga kali gelombang pendaftaran.

KPK dalam kajiannya menemukan sejumlah persoalan tata kelola yang tersebar, mulai dari
pendaftaraan, mitra penyedia platform digital, dan materi pelatihan. Terkait dengan pelaksanaan
21