Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2020

program, KPK menilai bahwa metode pelaksanaan pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tak
efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.
Gaji ke-13

Gaji dan tunjangan ke-13 ASN yang digelontorkan per Agustus merupakan kebijakan lain yang
menuai kritik.

Total anggaran untuk gaji dan tunjangan ke-13 tersebut sebesar Rp 6,73 triliun bagi ASN pusat
dan Rp 13,89 triliun ke ASN daerah. Gaji ke-13 digelontorkan untuk semua golongan ASN, mulai
dari level paling bawah sampai pejabat setingkat eselon 1. Termasuk yang menerima adalah
ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, serta staf khusus di lingkungan
kementerian, hakim ad hoc, dan pimpinan atau pegawai non-PNS pada Lembaga Penyiaran
Publik.

Untuk ASN level bawah, seperti pegawai puskesmas di pedalaman dan guru honorer, gaji ke-13
atau tunjangan masih masuk akal. Namun, untuk ASN level menegah ke atas, apakah mendesak?

Mari bandingkan. Untuk sejumlah pekerja atau buruh swasta, pemerintah memberikan program
subsidi upah. Nilainya Rp 600.000 per bulan per orang untuk empat bulan atau total Rp 2,4 juta
per orang. Kategori penerimanya pun dibatasi, yakni pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per
bulan. Alokasinya Rp 33,12 triliun untuk 13,8 juta orang. Jika kita membuka situs Kementerian
Ketenagakerjaan, masih banyak buruh dengan upah di bawah Rp 5 juta yang mengaku belum
menerima sepeser pun bantuan sampai Desember.

Bandingkan pula dengan bantuan untuk pelaku usaha mikro. Pemerintah untuk tahun ini baru
bisa menyalurkan Bantuan Presiden Produktif untuk 12 juta pelaku usaha mikro. Nilainya Rp 2,4
juta per pelaku usaha. Padahal, jumlah pelaku usaha mikro yang tercatat di Kementerian
Koperasi dan UKM mencapai 28 juta pelaku usaha mikro. Artinya, masih banyak yang tidak
kebagian.
Pemerintah juga belum bisa menjangkau semua buruh yang menganggur atau dirumahkan. Ini
belum bicara rakyat yang bekerja di sektor informal yang omzetnya mati suri berbulan-bulan dan
belum terjaring program bantuan apa pun.

Gaji ke-13 digelontorkan di tengah masih banyaknya masyarakat bawah yang menderita akibat
krisis Covid-19, tetapi belum terjaring program bantuan sosial dari pemerintah. Sementara kelas
menengah yang bekerja di sektor swasta pun hanya punya satu cerita di tahun ini; gaji tetap
atau malah gaji dipotong. Tak ada itu cerita bonus. Apalagi gaji ke-13.

Pada salah satu rapat di Istana Kepresidenan pada pertengahan tahun di Jakarta, Presiden
menekankan pentingnya berbagi beban. "Sharing the pain," kata Presiden saat itu. Apakah gaji
ke-13 untuk ASN adalah bentuk sharing the pain?

UU Cipta Kerja

Kebijakan lain yang kontroversial adalah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. UU ini
mengamandemen berbagai pasal dari sekitar 70 undang-undang sebelumnya. Dengan skala
seperti ini, Rancangan UU Cipta Kerja seharusnya dibahas lebih mendalam dibandingkan dengan
pembahasan undang-undang biasa. Namun, nyatanya tidak demikian.

Kritik yang berulang-ulang dilontarkan masyarakat adalah bahwa pembahasaan RUU Cipta Kerja
tidak transparan dan kurang inklusif. Saat disahkan, tentu tidak semua pasalnya buruk. Faktanya,
substansi sejumlah pasal bagus. Namun, kelemahan yang berceceran di sana-sini tak
terhindarkan. Kegaduhan pun timbul di tengah pandemi hingga menyulut gelombang unjuk rasa.

22