Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2020

Namun di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran adanya moral hazard dalam bentuk hanya
ingin mendapatkan 'gaji' saja dengan mendaftar ikut program Kartu Prakerja.
Kekecewaan pertama muncul ketika alokasi insentif untuk setiap pencari kerja yang berkisar
antara Rp. 3,65 juta - Rp. 7,65 juta, namun yang diberikan kepada pencari kerja secara tunai
hanya Rp. 500 ribu sebagai insentif pascapelatihan.

Itu pun hanya diberikan sekali untuk kebutuhan mencari kerja. Sisanya diberikan dalam bentuk
pembiayaan pelatihan, biaya sertifikasi, dan biaya pengisian survei.

Memperhatikan item biayanya saja sudah menimbulkan kebingungan dan keraguan. Apalagi jika
melihat target yang diharapkan dari program ini yaitu angkatan kerja yang siap ditempatkan
untuk bekerja yang akan sangat tergantung dari lapangan kerja yang tersedia, atau siap untuk
berwirausaha.

Namun dari sosialisasi yang dilakukan, diperkirakan peserta sebagian besar yang ingin bekerja,
bukan berwirausaha, baik yang saat ini belum bekerja ataupun yang sudah bekerja di sektor
informal dan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Dari sini saja, spek pendataan untuk mendapatkan dua juta peserta akan menjadi hal yang sulit
untuk mendapatkan sasaran yang tepat. Karena peminat bukan hanya yang menganggur,
namun juga yang sudah bekerja terutama di sektor informal.

Catatan lain dari Kartu Prakerja adalah masalah pengelolaan. Project Management Offuice (PMO)
dari program ini yang berada di Kementerian Koordinator Perekonomian tentu saja layak
dipertanyakan. Bagaimana mungkin setingkat kementerian koordinator mengurusi hal yang
sangat teknis sampai dengan pendataan.

Kementeriaan Tenaga Kerja yang memang bergelut dengan masalah tenaga kerja,
pengangguran, pelatihan bagi pekerja tentu saja lebih tepat menjadi pengelola dan pelaksana
program ini.

Pengelolaan program yang memberikan insetif kepada dua juta pencari kerja oleh kementeriaan
yang tidak tepat dengan menteri yang dipimpin oleh seorang ketua partai politik, wajar jika
menimbulkan kecurigaan bahwa program Kartu Prakerja ini bisa disalahgunakan untuk
kepentingan politik.

38