Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2019
P. 14
"Tentu harapan kita semua seiring kenaikan UMP tersebut akan meningkatkan
produktivitas para pekerja sehingga meningkatkan kualitas perekonomian nasional,"
ujar dia.
Di sisi lain, Azwar bilang, tugas pemerintah daerah adalah mengorkestrasi agar
inflasi tetap terjaga sehingga kenaikan UMP tidak tergerus oleh peningkatan harga
barang dan jasa.
Menurut dia, beberapa komponen yang bisa diintervensi sepihak oleh daerah,
misalnya, daerah membikin program subsidi biaya transportasi pelajar ke sekolah,
program beasiswa, operasi pasar berkala, dan insentif lain yang bisa menekan
pengeluaran rumah tangga para pekerja.
"Apkasi sepenuhnya menyadari bahwa kenaikan UMP ini pasti direspons negatif
dunia usaha," ujar dia.
Sebab itu, Azwar bilang daerah-daerah perlu menjalin kesepahaman, dan pararel
dengan itu pemerintah daerah perlu memberi insentif bagi dunia usaha. Selain
kemudahan perizinan, ada beberapa insentif yang ujungnya menggerakkan ekonomi
lokal.
Misalnya, jika terdapat perusahaan berinvestasi di sektor pertanian dalam skala
tertentu, pemerintah daerah bisa memberi insentif dengan mendukung kesiapan
sumber daya air melalui penataan irigasi.
Atau, misalnya pemerintah daerah menyiapkan SDM berkualitas melalui pelatihan-
pelatihan untuk memenuhi kebutuhan investasi baru. "Itu menjadi insentif yang
"win-win solution" bagi daerah, pekerja, maupun dunia usaha," tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 Hanif Dhakiri
menyebutkan kenaikan UMP sesuai aturan yang ada. Kenaikan upah tetap
kewenangan gubernur.
Kementerian Ketenagakerjaan hanya menyampaikan data inflasi dan pertumbuhan
ekonomi nasional selama 2019, di mana itu menjadi basis penetapan upah minimum
provinsi 2020.
Page 13 of 146.
