Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2019

Kualitas kesehatan masyarakat juga dihantui problem kekurangan gizi anak yang
berakibat pada maraknya kasus stunting. Saat ini, rata-rata secara statistik terdapat
satu dari tiga bayi usia di bawah lima tahun mengalami stunting alis kerdil.
Berdasarkan data Kemenkes, prevalensi balita stunting mencapai 30,8 persen.
Kemenkes mencatat prevalensi stunting itu terdiri atas balita dengan badan sangat
pendek (11,5 persen) dan balita dengan tinggi badan pendek (19, 3 persen).

Menurut standar World Health Organisation (WHO), suatu wilayah dapat
dikategorikan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi bayi stunting mencapai
lebih dari 20 persen atau balita kurus di atas lima persen. Di Indonesia, tingginya
angka gizi buruk dan stunting bayi karena kurangnya asupan gizi akibat kemiskinan
serta ketidaktahuan orang tua.

Selain sektor kesehatan, yang perlu mendapat perhatian lebih pemerintah tentang
kualitas tenaga kerja. Kita harus mengakui, kualitas tenaga kerja memang jauh di
bawah negara-negara berkembang. Menurut Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker), jumlah tenaga kerja saat ini didominasi kelompok pekerja berlatar
belakang pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah (42,1 persen).

Padahal, setiap tahun, pasar tenaga kerja butuh setidaknya 3,7 juta pekerja
terampil dengan pendidikan minimal setara sekolah menengah atas. Bahkan, ke
depan pada tahun 2030 Indonesia diprediksi akan membutuhkan sekitar 100 juta
tenaga kerja terampil. Ironisnya, ketersediaan pekerja terampil saat ini hanya 50
juta. Inilah yang menjadi salah satu faktor rendahnya daya saing Indonesia di
kancah global.

Rendahnya daya saing perlu diselesaikan dengan segera agar tidak berdampak lebih
luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih, ke depan Indonesia akan
mengalami ledakan demografi, di mana jumlah penduduk akan didominasi warga
usia produktif (19--50).

Bonus demografi lebih mirip pedang bermata dua. Di satu sisi, jika bisa
meningkatkan kualitas SDM, member banyak keuntungan. Sebaliknya, jika gagal
meningkatkan kualitas SDM, besar kemungkinan bonus demografi justru akan
melahirkan bencana sosial.

Maka, memasuki periode kedua, Jokowi diharapkan mampu mengakselerasikan
pembangunan manusia sebagaimana janji semasa kampanye. Dengan
memprioritaskan aspek pembangunan manusia, secara langsung berdampak pada
meningkatnya kualitas daya saing Indonesia di kancah global.

Pada titik inilah pemerintah hendaknya serius dalam menyusun road map (peta
jalan) pembangunan manusia secara jelas dan komprehensif agar tidak sekadar
wacana. Dua aspek utama yang tidak boleh dialpakan dalam pembangunan manusia
ialah pendidikan dan kesehatan.

Di bidang pendidikan, pemerintah idealnya memberikan perhatian serius agar

Page 10 of 146.