Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2019

Title SERIKAT BURUH BANTEN DESAK KENAIKAN UMP 9,31 PERSEN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 27 Oktober 2019
https://nasional.republika.co.id/berita/q00uf3368/serikat-buruh-banten -desak-kenaikan-
Page/URL
ump-931-persen
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Serikat buruh Banten mendesak Pemerintah Provinsi Banten agar menaikkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) pada angka 9.31 persen. Jumlah ini lebih besar dari angka
kenaikkan UMP yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebesar
8,51 persen melalui surat edarannya.

Hal ini dijelaskan ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Banten, Redi
Darmana yang menyebut bahwa angka tersebut merupakan upah layak bagi pekerja
di Banten. Adapun angka 9,31 persen mengacu pada data Badan Pusat Statistik
(BPS) Banten terkait inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

"Kita ingin diangkat menjadi 9,31 persen itu dari data BPS yang mengatakan bahwa
jumlah Inflasi dan PDRB itu di angka 9,31. Karena kan kehidupan itu ngga bisa
disama ratakan, meskipun pemerintah menyatakan itu nasional tapi kehidupan
layaknya masyarakat setiap Provinsi berbeda-beda," ucap Ketua DPD FSPI Banten,
Redi Darmana, Kamis (24/10).

Menurutnya, usulan ini sebenarnya sudah disampaikan jajaran serikat pekerja dalam
rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten beberaa waktu lalu. Namun rapat
tersebut belum menghasilkan kesepaakatan apapun dan hanya menampung
pendapat dari pihak Serikat buruh dan Asosiasi pengusaha.

Redi meyakini bahwa Gubernur Banten akan mengikuti angka kenaikan upah yang
ditetapkan Menaker sebesar 8,51 persen. Karenanya, dirinya mengaku akan
berkoordinasi terlebih dahulu dengan para buruh di delapan Kabupaten/Kota di
Banten terkait tindakan lanjutan dari serikat buruh atas masalah ini.

"Dari tahun ke tahun kita melawannya dengan aksi unjuk rasa atau melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tapi kita akan lakukan kajian dulu dan rapat
bersama buruh meski saat ini belum ditentukan waktunya. Jadi kumpul dulu, rapat
dulu. Karena udah pasti mereka (Provinsi) pakai PP Nomor 78 sama surat edaran itu
udah pasti," jelasnya.

Sementara Wasekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ahmad Muhit
mengaku kenaikan UMP ini jelas akan memberatkan pengusaha, namun pihaknya

Page 23 of 146.