Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2019
P. 27

pendapat dari pihak Serikat buruh dan Asosiasi pengusaha.

               Redi meyakini bahwa Gubernur Banten akan mengikuti angka kenaikan upah yang
               ditetapkan Menaker sebesar 8,51 persen. Karenanya, dirinya mengaku akan
               berkoordinasi terlebih dahulu dengan para buruh di delapan Kabupaten/Kota di
               Banten terkait tindakan lanjutan dari serikat buruh atas masalah ini.

               "Dari tahun ke tahun kita melawannya dengan aksi unjuk rasa atau melalui
               Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tapi kita akan lakukan kajian dulu dan rapat
               bersama buruh meski saat ini belum ditentukan waktunya. Jadi kumpul dulu, rapat
               dulu. Karena udah pasti mereka (Provinsi) pakai PP Nomor 78 sama surat edaran itu
               udah pasti," jelasnya.

               Sementara Wasekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ahmad Muhit
               mengaku kenaikan UMP ini jelas akan memberatkan pengusaha, namun pihaknya
               mengklaim akan mengikuti aturan mengenai kenaikkan upah yang telah ditentukan
               pemerintah.

               "Kalau regulasi kita tetap berpedoman pada PP 78 dan juga SE Menaker. Kan kalau
               aturan kita nggak bisa nolak. Tapi bagi pengusaha menengah ke bawah itu sangat
               berat untuk menaikan upah dengan kondisi yang cukup besar saat ini. Namun, pada
               akhirnya kita akan tetap ikuti aturan yang berlaku," katanya.

               Menurutnya kenaikan ini bisa berdampak pada banyaknya pengusaha yang akan
               pindah usaha dari Banten. Hal ini disebabkan para pengusaha jelas akan mencari
               daerah yang UMP-nya lebih rendah dari Banten.

               "Namanya usaha kan nyari kenyamanan, profit, dan saya yakin kalau terus menerus
               naik sementara jaminan usaha belum ada maka dipastikan banyak pengusaha yang
               lari. Lalu dari sisi produktivitas, kesungguhan usaha, daya saing kalau itu lemah
               semua maka akan tutup," jelasnya.

               Menanggapi terkait kenaikkan UMP ini, Gubernur Banten Wahidin Halim menyebut
               bahwa jika ketentuan dari pemerintah pusat terkait UMP sudah dibuat, maka dirinya
               hanya perlu mengikutinya.

               "Memang saya harus mengikuti siapa, kalau enggak ikut pemerintah. Sudah
               konvensinya begitu, kan tiap tahun disepakati, kenaikan sekian. Tinggal hitung-
               hitungan aja dari tahun ke tahun," kata dia.
















                                                       Page 26 of 146.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32