Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2019
P. 87

Title          BURUH TOLAK UMP JATENG 2020
               Media Name     suaramerdeka.com
               Pub. Date      25 Oktober 2019
               Page/URL       https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/204202/buruh-tolak-ump-jaten g-2020
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020

               sebesar Rp 1.742.015,22 juta. Namun dengan tegas, buruh menolak nominal itu.
               Jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 1.605.396,02, jumlah UMPtahun ini
               naik sekitar Rp 136.000.

               Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa
               Tengah, Susi Handayani mengatakan, penetapan UMP2020 berdasarkan ketentuan
               perundang-undangan yang ada. Menurut PPNo 78/2015, penetapan UMP2020

               dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

               Selain itu, ntuk menetapkan besaran UMPpihaknya berdasarkan pada Surat Edaran
               Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI. 01.00/ X/2019 tentang Penyampaian
               Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019
               tanggal 15 Oktober 2019 sebesar 8,51%.


               Rinciannya, inflasi nasional sebesar 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional
               sebesar 5,12%. "Atas dasar itu, maka pada sidang pleno Dewan Pengupahan
               Provinsi Jawa Tengah Senin (21/10) lalu menyepakati besaran UMP Jateng pada
               tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 1.742.015,22," kata Susi, kemarin.


               Lebih lanjut dikatakannya, upah minimum merupakan upah bulanan terendah.
               Dalam upah itu, terdiri dari upah pokok tanpa tunjangan atau termasuk tunjangan
               tetap. Bipatrit "Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja
               kurang dari satu tahun.


               Bagi yang telah bekerja lebih dari satu tahun, maka dapat dirundingkan dengan cara
               bipartit, yakni antara buruh dengan pengusaha," terangnya. Penetapan UMPtahun
               2020 tersebut, lanjut Susi sudah melalui sejumlah tahapan.

               Diantaranya melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
               untuk menyusun draf surat Gubernur kepada Menteri Ketenagakerjaan yang isinya
               menyampaikan aspirasi serikat pekerja/serikat buruh. Selain itu, juga telah digelar







                                                       Page 86 of 146.
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92