Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2019
P. 56
memberi keringanan dengan memaafkan pelaku dan bersedia mengganti kasusnya
dengan bentuk pembayaran denda (diyat) yang jumlahnya disepakati oleh keluarga
korban.
Di luar itu, akar permasalahan dalam kasus TKI yang mengalami ancaman hukuman
mati akibat tuduhan pembunuhan majikan/keluarganya, juga patut dipertimbangkan
menjadi penyebab tak langsung adalah terkait sistem rekrut calon TKI sejak di
tanah air, yang sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan pengerah jasa TKI.
Perekrutan model sepihak ini pada umumnya hanya menempatkan perusahaan
pengerah jasa TKI terlalu bebas dan tidak mengikuti berdasarkan kewenangan
aturan main ataupun dengan mengedepankan aspek kepatuhan terhadap
perundang-undangan dalam mengupayakan proses penempatan dan perlindungan
TKI di luar negeri, terutama terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Dalam kaitan inilah TKI
sektor domestik di luar negeri selamanya diposisikan sebagai korban.
Akibat mengabaikan peran dan fungsi BNP2TKI ini pula, pada akhirnya berbagai
permasalahan TKI muncul baik saat proses pra penempatan, penempatan, atau saat
masa perlindungan TKI di luar negeri. Inilah akibat sistem rekrut calon TKI sudah
bermasalah dariawal karena pelaku usaha cenderung berkiblat untuk
mendahulukan keuntungan/kepentingan perusahaan pengerah jasa TKI, dan pada
sisi lain justru merusak kemartabatan TKI untuk mendapatkan perlindungan yang
optimal baik hak-hak ataupun pembelaan atas kasus-kasusnya dengan sebenar-
benarnya.
Tentu saja diharapkan, karena kasus-kasus TKI pada umumnya terjadi meliputi para
TKI sektor domestik/rumah tangga, maka dengan mengacu kepada Undang-undang
baru No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka ke depan
harus terus diupayakan skala prioritas dengan memperkuat penempatan TKI sektor
formal berpendikan/berkeahlian, sehingga secara perlahan akan mampu
mengurangi penempatan TKI sektor domestik/rumah tangga yang memang rawan
denganmasalah hukum/kasus hukum/risiko penganiyaan baik kekerasan seksual
ataupun fisik.
Sedangkan dengan menggesa penempatan TKI sektor formal berpendikan/
berkeahlian maka dengan sendirinya langkah pemartabatan TKI akan mudah
diselenggarakan/terwujud selain hal itu akan mencipatakan rasa aman bagi TKI itu
sendiri, termasuk bagi penyelenggara negara yang mengurus TKI dan juga untuk
pihak pemerintah RI di sejumlah negara penempatan melalui wadah perwakilan RI
masing-masing.
Page 55 of 93.
