Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2019
P. 88
Menurut Safrudin, para pegawai yang diputus kontraknya kecewa, mereka sudah
berjuang selama dua bulan lebih namun malah berakhir dengan pemutusan kontrak.
Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mempertahankan pegawai.
Kecewa dengan Pemda
Namun, kata Safrudin, para pegawai akhirnya harus menyepakati program
restrukturisasi setelah Perjanjian Bersama (PB) antara sembilan vendor dan
Pengurus Unit Kerja (PUK) FSPBC ditandatangani pada 15 Agustus 2019 lalu.
Safrudin juga mengatakan, pihaknya kecewa dengan pemerintah daerah (pemda)
yang dinilai tidak ada upaya mencegah pemutusan kontrak tersebut. "Sempat
kecewa soal rekonstruksi ini, pemda tidak memperhatikan kita. Seharusnya pemda
memperhatikan, minimal mencegah, menunda dan sebagainya," kata dia.
Dalam perjanjian bersama yang ditandatangani pada 15 Agustus lalu, telah
disepakati jika para pegawai yang diputus kontraknya akan mendapat dua kali
kompensasi dua kali pesangon.
Tanggapan pemda Cilegon
Sementara Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja Cilegon, Buchori, mengatakan,
kesepakatan pemutusan kontrak kerja pegawai baru dilakukan untuk 1.800 orang
yang tergabung dalam FSPBC. Sementara sebagian pekerja lain yang tergabung
dalam Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel atau FSBKS belum mencapai
kesepakatan.
"Itu cuma FSPBC, kurang lebih 1.800, (FSBKS) kita masih berk tenggang waktu
sampai 10 hari (untuk kesepakatan) jatuhnya di hari 26 - 27 Agustus," kata dia.
Penjelasan Dirut Krakatau Steel
Isu PHK di lingkup Krakatau Steel berhembus sejak Juni 2019. Direktur Utama
Krakatau Steel Silmy Karim memberikan penjelasan lengkap seputar kondisi BUMN
tersebut dan isu yang berkembang kepada Kompas.com.
Menurut dia, persoalan di Krakatau Steel sudah ada sejak 10 tahun silam. Akibatnya
perusahaan pelat merah itu harus rugi 7 tahun berturut-turut. Silmy yang ditunjuk
jadi Dirut Krakatau Steel pada September 2018 lalu itu menilai perlunya
restrukturisasi perusahaan agar kinerja Krakatau Steel menjadi optimal.
Oleh karena itu, restrukturisasi mulai dijalankan sejak Januari 2019. Soal isu PHK
karyawan, Silmy enggan menyebutkan sebagai hoaks sebab pemutusan hubungan
kerja bisa terjadi sebagai konsekuensi dari upaya restrukturisasi yang dilakukan.
Page 87 of 93.
