Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 55
Title INDRIYANTO: OMNIBUS LAW CIPTAKER UNTUK TINGKATKAN EKONOMI DAN INVESTASI
Media Name sindonews.com
Pub. Date 17 Maret 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1559050/12/indriyanto-omnibus-law- ciptaker-
Page/URL
untuk-tingkatkan-ekonomi-dan-investasi-1584422815
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pengajar Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI)
Indriyanto Seno Adji mengatakan, tujuan pemerintah melakukan revolusi hukum
Cipta Lapang Kerja ini harus dimaknai untuk meningkatkan ekonomi dan
menciptakan pertumbuhan masif investasi, mereduksi (deregulasi) birokrasi yang
koruptif, namun tetap mempertahankan sinergitas antara Pusat dan Daerah,
sehingga menghilangkan kesan diskriminasi kepentingan korporasi dan
kesejahteraan tenaga kerja, (equal social welfare ) .
“Omnibus Law ini maknanya untuk segalanya, terkait suatu produk regulasi
perundangan sehingga regulasi ini dapat didayagunakan karena visi dan misi yang
diembannya dalam kerangka rekodifikasi, reevaluasi, harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan hukum terkait dengan ketenagakerjaan yang sering tidak sinkron satu
sama lain, baik vertikal maupun horizontal, yang kemudian disepakati dalam bidang
Cipta Lapang Kerja," ujarnya dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Selasa
(17/3/2020)
Pakar hukum pidana ini mengakui, klaster-klaster permasalahan pada Omnibus Law
Ciptaker seperti pasal 170 mengenai upah minimum, tenaga kerja asing,
outsourcing, jam lembur, PHK, status karyawan kontrak dan sebagainya pasti akan
muncul sebagai polemik dan perdebatan.
Namun hal itu bukan dipolitisasi untuk meniadakan Omnibus Law Ciptaker ini.
"Komunikasi merupakan jalan yang bijak dan bukan mempolitisasi Omnibus Law
Ciptaker," ujarnya.
Komunikasi stakeholders terhadap masalah klaster, kata dia, adalah jalan terbaik
untuk menyelesaikan masalah klaster-klaster tersebut.
Untuk itu, dia meminta, pelaku politik di lembaga legislatif sebaiknya bersikap bijak
demi realisasi tujuan positif dari Omnibus Law Ciptaker.
Page 54 of 142.
