Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 57
Title RUU CIPTA KERJA BERDIMENSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERIMBANG
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 17 Maret 2020
https://www.beritasatu.com/nasional/609661/ruu-cipta-kerja-berdimensi- kesejahteraan-
Page/URL
masyarakat-yang-berimbang
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta, RUU Cipta Kerja yang tengah disiapkan pemerintah dan DPR memiliki
dimensi kesejahteraan masyarakat yang berimbang ( equal social welfare ). Oleh
karena itu, daripada terus mempolitisi RUU yang merupakan omnibus law itu,
kalangan politisi di parlemen sebaiknya ikut melakukan sosialisasi yang
mencerahkan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan pengajar Program Pascasarjana bidang Ilmu Hukum
Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Selasa (17/3/2020).
" Omnibus law ini maknanya adalah untuk segalanya terkait suatu produk regulasi
perundangan, sehingga regulasi itu dapat didayagunakan," ujar Indriyanto.
Sebab, ujar Indriyanto, visi dan misi yang diemban RUU Cipta Kerja dalam kerangka
rekodifikasi, reevaluasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan hukum yang terkait
dengan ketenagakerjaan yang tersebar dan sering tidak sinkron satu sama lain, baik
vertikal maupun horisontal. Kondisi seperti itu yang kemudian disepakati dalam RUU
Cipta Kerja.
Indriyanto mengatakan, tujuan pemerintah melakukan revolusi hukum cipta kerja ini
harus dimaknai untuk meningkatkan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan masif
investasi. Selain itu, juga untuk mereduksi atau deregulasi birokrasi yang koruptif,
tetapi juga tetap mempertahankan sinergitas antara pusat dan daerah.
Dengan demikian, keberadaan RUU itu juga menghilangkan kesan diskriminasi
antara kepentingan korporasi dan kesejahteraan tenaga kerja.
Indriyanto mengatakan, klaster-klaster permasalahan pada omnibus law cipta kerja
pasti muncul sebagai polemik dan perdebatan. Dia mencontohkan Pasal 170 yang
mengatur tentang upah minimum, tenaga kerja asing, outsourcing, jam lembur,
PHK, serta status karyawan kontrak.
"Tetapi, klaster-klaster itu bukan dipolitisasi untuk meniadakan RUU itu. Komunikasi
para pemangku kepentingan terhadap masalah klaster adalah basis dan jalan
terbaik bagi menyelesaikan masalah tersebut" ujar Indriyanto.
Dikatakan, pelaku politik legislatif sebaiknya bersikap bijak bagi realisasi tujuan
positif RUU Cipta Kerja ini.
Page 56 of 142.
