Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 71

Title          MENAKER PASTIKAN PERLINDUNGAN UPAH BURUH TERKAIT COVID-19
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      17 Maret 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1362650/menaker-pastikan-perlindunga n-upah-
               Page/URL
                              buruh-terkait-covid-19
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan surat
               edaran ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk memberikan
               perlindungan pengupahan kepada pekerja jika tidak bisa bekerja karena COVID-19.

               Menaker Ida menandatangani Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
               M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha
               Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Selasa (17/3) dan
               ditujukan kepada semua gubernur di Indonesia.

               "Bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan
               (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja
               paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya
               dibayarkan secara penuh, " kata Menaker Ida Fauziyah dalam rilis yang diterima di
               Jakarta, Selasa.


               Dalam edaran itu juga Menaker Ida memastikan bahwa untuk pekerja yang harus
               dikarantina berdasarkan keputusan dokter karena COVID-19 maka upahnya juga
               harus dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Tidak hanya itu
               bagi perusahaan yang harus melakukan pembatasan atau penghentian produksi
               akibat kebijakan dari pemerintah daerah maka, dengan berbagai pertimbangan
               termasuk untuk kelangsungan usaha, maka perubahan besaran dan cara
               pengupahan harus berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan para pekerja.

               "Berkaitan dengan hal-hal tersebut, para Gubernur diminta untuk melaksanakan dan
               menyampaikan surat edaran ini kepada Bupati atau Walikota serta pemangku
               kepentingan terkait di wilayahnya masing-masing," kata Menaker Ida.


               Surat edaran itu, kata dia, dibuat berdasarkan meningkatnya angka positif COVID-
               19 di Indonesia dan penetapan status pandemi oleh WHO. Langkah itu diambil
               untuk melindungi buruh dan pekerja serta kelangsungan usaha. Dalam surat edaran
               itu juga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta agar para pengusaha
               melakukan langkah lebih untuk memberikan perlindungan dan mengantisipasi
               penyebaran penyakit yang disebabkan virus corona itu di tempat kerja. Hal itu
               dilakukan dengan menyiapkan rencana kesiapsiagaan untuk memperkecil risiko
               penularan di tempat kerja.


               Pewarta: Prisca Triferna Violleta  Editor: Budhi Santoso  COPYRIGHT (c)2020  .



                                                       Page 70 of 142.
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76