Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 MARET 2019
P. 57
Title PHK PEKERJA ALIH DAYA HARUS SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
Media Name merdeka.com
Pub. Date 02 Maret 2019
https://www.merdeka.com/uang/phk-pekerja-alih-daya-harus-sesuai-dengan -undang-
Page/URL
undang.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Penggunaan tenaga alih daya (outsoursing) menjadi praktik yang lumrah dilakukan
oleh perusahaan-perusahaan di dunia, termasuk di Indonesia. Namun, sering kali
terjadi masalah saat sebuah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja
(PHK) terhadap pekerjanya yang berstatus outsoursing.
Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) Greg Chen mengatakan,
jika sebuah perusahaan melakukan PHK terhadap tenaga outsoursing harus sesuai
dengan dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang berlaku dan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ( PKS) antara
perusahaan dan pekerja.
"Masalah biasanya terjadi bila kontrak kerja tidak diperpanjang. Sesuai ketentuan
perundang-undangan, sah saja memutus kontrak atau PHK saat di tengah jalan.
Tapi Undang-undang mengharuskan klien membayar gaji pokok dan juga tunjangan
yang masih tersisa sesuai kontrak yang harus dijalani. Jika semua regulasi diikuti
umumnya tidak akan terjadi masalah," ujar dia di Jakarta, Jumat (1/3).
Menurut dia, bidang industri apapun, termasuk migas, perkapalan, dan perbankan,
jika semua aturannya diikuti, komunikasi lancar dan ada itikad baik antara
perusahaan dan pekerja, maka proses PHK akan berjalan mulus.
Sebaliknya masalah terjadi, jika kontraknya tidak diperpanjang, namun ada risiko
terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran aturan oleh perusahaan, hal ini
Page 56 of 142.
