Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 MARET 2019
P. 61

Title          ASOSIASI: PERUSAAHAN HARUS BAYAR GAJI TENAGA OUTSOURCHING YANG DI PHK
                Media Name     sindonews.com
                Pub. Date      02 Maret 2019
                               https://ekbis.sindonews.com/read/1383226/34/asosiasi-perusaahan-harus- bayar-gaji-
                Page/URL
                               tenaga-outsourching-yang-di-phk-1551451998
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive



















               Banyak perusahaan sekarang yang memakai tenaga kerja melalui perusahaan
               penyedia jasa tenaga kerja atau yang lebih dikenal dengan outsourcing. Namun,
               apabila perusahaan pemberi kerja mem-PHK secara terhadap karyawan alih daya
               atau outsourching yang tergabung dalam Serikat Pekerja maka harus dilihat dulu
               ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) kedua belah pihak.

               "Masalah biasanya terjadi bila kontrak kerja tidak diperpanjang," kata Ketua Umum
               Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) Greg Chen di Jakarta, Jumat
               (1/3/2019).

               Sesuai ketentuan perundang-undangan, sah saja memutus kontrak atau PHK
               ditengah jalan. Tapi undang-undang mengharuskan klien membayar gaji pokok dan
               juga tunjangan yang masih tersisa sesuai kontrak yang harus dijalani."Jika semua
               regulasi diikuti umumnya tidak akan terjadi masalah," kata Greg. Di bidang industri
               apapun, termasuk migas, perkapalan dan perbankan, bila aturannya diikuti,
               komunikasi lancar dan ada itikad baik, maka akan berjalan mulus.

               Sebaliknya masalah terjadi, jika kontraknya tidak diperpanjang, namun ada risiko
               terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran aturan oleh vendor. "Ini dapat
               diselesaikan melalui jalur hukum atau melalui Pengadilan Hubungan Industrial
               (PHI)," ujarnya.

               Namun demikian penyelesaian melalui jalur PHI amat tidak diminati mengingat
               proses penyelesaian yang panjang, berbelit dan menghabiskan dana tidak sedikit.
               "Mereka akan lebih memilih penyelesaian langsung melalui perundingan bipartit
               dengan karyawan atau pekerja," katanya.

               Sebenarnya sistem pekerjaan kontrak tidak dapat diberlakukan terlalu lama. Ada
               jangka waktu masa kontrak pekerjaan, yaitu maksimal selama dua tahun.
               Selanjutnya bisa diperpanjang maksimal satu tahun. Setelah masa tersebut



                                                       Page 60 of 142.
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66