Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 MARET 2019
P. 58
biasanya akan berujung pada penyelesaian melalui jalur hukum atau melalui
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
"Namun demikian penyelesaian melalui jalur PHI amat tidak diminati, mengingat
proses penyelesaian yang panjang, berbelit, dan menghabiskan dana tidak sedikit.
Mereka akan lebih memilih penyelesaian langsung melalui perundingan bipartite
dengan karyawan atau pekerja," kata pria yang juga CEO PT Outsource Indonesia
ini.
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan KADIN Indonesia, sekaligus
Ketua Tetap Sertifikasi dan Kompetensi Apindo, Iftida Yasar mengungkapkan dalam
sistem alihdaya telah diatur sejumlah ketentuan seperti kapan jangka waktu
berakhirnya pekerjaan, atau bagaimana sistem yang diberlakukan bila nantinya
perusahaan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, maka akan berakhir juga
hubungan kerja.
"Sebaliknya kalau tidak ada sistem kerja yang mengatur, bila di kemudian hari
terjadi pengakhiran kontrak sebelum masa yang seharusnya berakhir, maka
perusahaan pemberi kerja harus membayar sisa kontrak sesuai perjanjian kerja
sama," tandasnya.
Page 57 of 142.
