Page 14 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

Dengan demikian, masih ada penyandang disabilitas yang masuk kategori pengangguran
terbuka yang berjumlah 289.000 orang. Ida juga mengungkapkan, penelitian menunjukkan
tingkat partisipasi tenaga kerja tenaga disabilitas lebih rendah dibandingkan tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) pekerja non disabilitas. Selain itu, upahnya pun relatif lebih rendah.
"Karena itu, kita semua masih memiliki PR besar untuk lingkup ketenagakerjaan yang inklusif
dan memberdayakan saudara-saudara kita penyandang disabilitas," ujar Ida di Jakarta kemarin.

Ida berharap, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pelatihan kerja dan
penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN dengan Kementerian BUMN hari
ini menjadi salah satu solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Bukan hanya itu, Kemnaker
juga meluncurkan Layanan Informasi Ketenagakerjaan Disabilitas (Linkabilitas) dalam Sistem
Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) untuk memenuhi hak tenaga kerja disabilitas.

Kemenaker juga sudah menyediakan Linkabilitas, Forum Tanggap Disabilitas bagi perusahaan
swasta, BUMN, dan BUMD, serta pelatihan inklusif di balai-balai latihan kerja Kemenaker.
"Semua BLK harus memberikan kesempatan kepada saudara-saudara penyandang disabilitas.
Kami juga memberdayakan tenaga kerja melalui beberapa program kewirausahaan sebagai
bagian program perluasan kesempatan kerja. Kami berikan secara proporsional, termasuk
program-program lain untuk memenuhi hak pekerja disabilitas," ucap Ida.

Selain itu, Kemenaker sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk
membuat unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Diharapkan dengan adanya unit ini
dinas-dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten, dan kota bisa
mengimplementasikannya sebagai bagian tugas dan fungsi layanan tenaga kerja yang bersinergi
dengan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD. "RPP ini sudah kami selesaikan, tinggal
menunggu tanda tangan Presiden," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan komitmennya bahwa BUMN membuka peluang bagi
kelompok disabilitas untuk ikut mewarnai aktivitas kerja. "Kita harus memberikan kesempatan
yang sama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan komitmen tersebut saya
jalankan di BUMN," ujar Erick di acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemenaker
di Jakarta kemarin.

Menurut Erick, dengan dibukanya peluang tersebut para penyandang disabilitas tidak perlu
khawatir lagi jika ingin bekerja di perusahaan BUMN. Dia bahkan menjanjikan penyandang
disabilitas bisa meniti karier lebih luas lagi di BUMN. "Saya kira komitmen tersebut sudah
berjalan di BUMN, di mana tahun ini kami sudah merekrut sekitar 178 teman-teman kita dan ini
bagian dari komitmen, yaitu 2%," katanya.

Sebagai informasi, nota kesepahaman Kemenaker dengan Kementerian BUMN merupakan
realisasi Pasal 53 ayat 1 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan
pemerintah, pemda, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang
disabilitas dari jumlah pegawai yang ada. Untuk mendukung kelancaran komitmen tersebut,
Erick meminta dukungan dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah agar terus bersinergi
memberikan fasilitas dan keberpihakan kepada teman-teman penyandang disabilitas agar punya
ruang lebih besar bekerja di perusahaan BUMN. "Karena ini bagian yang harus kita lakukan
bersama, tidak secara sektoral, karena tidak ada artinya komite yang dibentuk Presiden tanpa
dukungan dari para menteri," ucapnya.

Erick lebih jauh menyatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 dan upaya memulihkan ekonomi
hendaknya tidak melihat kekurangan, tapi bagaimana fokus kerja tetap dijalankan. Selain fokus
kerja, dia juga memohon dukungan Kemenaker untuk terus menyinergiskan upaya pemulihan
ekonomi.

13