Page 15 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) merespons positif perhatian pemerintah
kepada kalangan disabilitas. Kendati demikian, PPDI masih mengawal implementasi di lapangan.
Ketua PPDI DKI Jakarta Leindert Hermeinad mengingatkan bahwa ada tiga jenis disabilitas,
yakni tuli, netra, dan fisik. Menurut dia, yang agak rawan dan membutuhkan perhatian itu
disabilitas netra. "Dengan hormat, kalau perlu dalam kesempatan kerja ini harus diperjelas.
Dalam pelatihan terhadap disabilitas tuli itu disediakan penerjemah bahasa isyarat supaya
mereka bisa mengikuti," ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO kemarin.

Leindert juga meminta perusahaan-perusahaan tidak membatasi usia untuk pekerja yang
berasal dari kalangan disabilitas. Alasannya, banyak orang yang menjadi disabilitas saat sudah
dewasa. Mereka biasa berhenti sekolah dan menjalani rehabilitasi, sedangkan masa rehabilitasi
dan akhirnya melanjutkan sekolah lagi itu membutuhkan waktu. "Saat selesai menempuh
pendidikan, usia penyandang disabilitas rata-rata sudah melewati batas yang ditetapkan
kebanyakan perusahaan," katanya.
Selain itu, PPDI juga meminta pemerintah pusat dan daerah menyediakan sarana transportasi
yang ramah terhadap penyandang disabilitas demi memudahkan mobilitas mereka menuju ke
tempat bekerja dan usaha. Dia pun meminta angkutan umum yang low deck diperbanyak . "Ada
yang sudah low deck. Kalau low deck dan pakai kursi roda itu dari trotoar tinggal tambah 10-15
cm pas untuk masuk. Tinggal yang lowdeck ini operasionalnya haru di lokasi yang banyak
disabilitasnya. Di tempat yang banyak pantinya," ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi MoU dengan Kementerian
BUMN untuk membuka peluang bagi kelompok disabilitas bekerja di BUMN. Komitmen tersebut
sesuai dengan UU Nomor 8/2016. "Harapannya ke depan tentu semakin banyak kalangan
disabilitas yang diberi kesempatan bekerja. Itu langkah baik yang harus kita dukung," ujar Andre
kemarin.

Namun dia mengingatkan agar fasilitas sarana-prasarana dan dukungan lain menjadi perhatian
untuk memenuhi hak pekerja penyandang disabilitas di perusahaan. "Setiap gedung sudah ada
aturannya harus ramah terhadap disabilitas. Tinggal setiap kantor melengkapi fasilitasnya saja,"
urainya.

Untuk menekan potensi diskriminasi terhadap pekerja disabilitas, Andre mendorong agar
dilakukan pembenahan standar prosedur (SOP). "Termasuk juga dibenahi saja SOP-nya. Jadi
nanti pihak SDM atau human capital di tiap BUMN melakukan SOP yang tepat, pas, dan penuh
keadilan bagi disabilitas. Nanti tinggal serikat pekerja dari BUMN masing-masing mengawasi
pelaksanaan SOP itu seperti apa," ujarnya.

Butuh Pengembangan Kemampuan
Fendo Parama Sardi dari Yayasan Chesire Indonesia, sebuah lembaga swadaya masyarakat
yang membantu penyandang disabilitas, menandaskan, bukan hanya pemberian bantuan,
penyandang disabilitas juga memerlukan pengembangan kemampuan dari pemerintah dan
berbagai pemangku kepentingan. "Sedikit masukan untuk pemerintah karena sekarang lagi
gencarnya memberi dana bantuan tapi tidak jelas kelanjutannya. Seharusnya teman-teman
disabilitas dapat dilatih dulu untuk mengelola dana itu," kata Manajer Program Yayasan Chesire
Indonesia itu dalam diskusi virtual Sapa Alumni oleh My America Surabaya yang dipantau dari
Jakarta kemarin.

Menurut Fendo, dana bantuan tentu merupakan hal yang baik, tapi diharapkan ada
kelanjutannya berupa pemberdayaan agar penyandang disabilitas bisa mengembangkan
kemampuan mereka dan tidak hanya menerima bantuan. Dia mengingatkan bahwa sejauh ini

14