Page 16 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 16
disabilitas masih dilihat sebagai objek amal, bukannya dipandang sebagai subjek yang harus
diberdayakan kemampuannya. Dia berharap pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan
dapat membuat kebijakan yang dapat mendorong pemberdayaan berkelanjutan bagi
penyandang disabilitas di Indonesia. "Jadi tidak habis untuk konsumsi, tapi dikasih bantuan atau
pelatihan agar teman-teman disabilitas bisa berdaya untuk kemandirian," ungkap Fendo.
Fendo pun mengingatkan, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menjamin tentang hak para
penyandang disabilitas lewat UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu
pasal di dalamnya juga mengatur bagaimana pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD serta
perusahaan swasta wajib memiliki kuota untuk pekerja disabilitas.
Namun, praktiknya, kuota itu tidak terpenuhi atau mencari penyandang disabilitas dengan
kriteria tertentu hanya untuk memenuhi kewajiban kuota. "Banyak perusahaan atau sektor
bisnis yang masih setengah-setengah dalam memberikan pekerjaan bagi penyandang
disabilitas," katanya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer Thisable Enterprise Nicky Claraetia Pratiwi pernah
mengungkapkan, persoalan utama kaum disabilitas adalah skill dan kesempatan. Perempuan
yang juga penyandang disabilitas kaki palsu ini meyakini, jika dibekali skill sesuai kebutuhan
pasar, kaum disabilitas akan mampu bersaing dengan kalangan nondisabilitas.
michele natalia/ fwbahtiar/shamil//antZ faoricnabahan
15
