Page 167 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 167
Judul BUMN Diharapkan Terus Beri Kesempatan Penyandang Disabilitas
Nama Media republika.co.id
Newstrend Kerjasama Kemenaker dan Kementerian BUMN
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qdv3nm313/bumn-diharapkan-terus-beri-
kesempatan-penyandang-disabilitas
Jurnalis Agung Sasongko
Tanggal 2020-07-22 15:30:58
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama ini untuk pelatihan dan penempatan kerja bagi
penyandang disabilitas .
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sesuai data Februari 2019, Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas mencapai 20,98
juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang.
BUMN DIHARAPKAN TERUS BERI KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS
JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap badan usaha milik
negara (BUMN) terus memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas bekerja di BUMN
sebagai pemenuhan hak mereka sesuai ketentuan undang-undang.
Menaker mengingatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitasantara lain mengatur tentang pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta perusahaan swasta wajib memenuhi
kuota untuk pekerja penyandangdisabilitas.
"Dengan kondisi saat ini diharapkan BUMN tetap mempekerjakan penyandang disabilitas dan
terus memberikan kesempatan kepada mereka," kata Menaker dalam sambutan di acara
penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian BUMN untuk penempatan pekerja
disabilitas, yang diadakan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta pada Rabu (22/7).
Langkah itu dilakukan, kata Menaker Ida, sebagai wujud pemenuhan hak untuk membuktikan
peran dan partisipasi penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka.
UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang pemerintah pusat
dan daerah, BUMN dan BUMD paling sedikit memperkerjakan dua persen penyandang disabilitas
dari jumlah pegawai.
166
