Page 169 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 169

Judul              Kesenjangan Pekerja Disabilitas, PR Besar Bagi Pemerintah
                 Nama Media         sindonews.com

                 Newstrend          Kerjasama Kemenaker dan Kementerian BUMN
                 Halaman/URL        https://ekbis.sindonews.com/read/109540/34/kesenjangan-pekerja-
                                    disabilitas-pr-besar-bagi-pemerintah-1595405265
                 Jurnalis           Michelle Natalia
                 Tanggal            2020-07-22 15:30:00
                 Ukuran             0

                 Warna              Warna
                 AD Value           Rp 17.500.000
                 News Value         Rp 52.500.000
                 Kategori           Kementerian Ketenagakerjaan
                 Layanan            Korporasi
                 Sentimen           Positif



              Ringkasan
              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menjalin  kerja  sama  dengan  Kementerian  Badan
              Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Kerja  sama  ini  untuk  pelatihan  dan  penempatan  kerja  bagi
              penyandang  disabilitas  .

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sesuai data Februari 2019, Badan Pusat
              Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas mencapai 20,98
              juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang.



              KESENJANGAN PEKERJA DISABILITAS, PR BESAR BAGI PEMERINTAH

              - Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2019 mencatat jumlah penduduk usia kerja
              penyandang disabilitas  mencapai 20,9 juta orang. Dari angka tersebut, angkatan kerja terdata
              sebesar 10,19 juta dan yang bekerja 9,91 juta orang.

              Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka untuk penyandang disabilitas tercatat sebesar
              289.000 orang.

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida Fauziyah mengatakan, penelitian menunjukkan tingkat
              partisipasi  tenaga  kerja  tenaga  disabilitas  lebih  rendah  dibandingkan  TPAK  pekerja
              nondisabilitas, dan upahnya pun relatif lebih rendah.

              "Karena itu, kita semua masih memiliki PR besar untuk lingkup ketenagakerjaan yang inklusif
              dan memberdayakan saudara-saudara kita penyandang disabilitas," ujar Ida di Jakarta, Rabu
              (22/7/2020).

              Untuk itu, kata dia, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelatihan Kerja
              dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada BUMN dengan Kementerian BUMN
              hari  ini,  Kemnaker  juga  meluncurkan  Layanan  Informasi  Ketenagakerjaan  Disabilitas
              (Linkabilitas)  dalam  Sistem  Informasi  Ketenagakerjaan  (SISNAKER)  untuk  memenuhi  hak
              tenaga kerja disabilitas.


                                                           168
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174