Page 165 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 165
Tahun 2020, pihaknya telah merekrut 178 yang merupakan bagian dari amanat Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 untuk mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas di
perusahaan.
ERICK THOHIR: KEMENTERIAN BUMN TELAH PEKERJAKAN 178 TENAGA KERJA
DIFABEL
JAKARTA, - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan komitmen
mempekerjakan penyandang disabilitas sudah dijalankan Kementerian BUMN .
Tahun 2020, pihaknya telah merekrut 178 yang merupakan bagian dari amanat Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 untuk mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas di
perusahaan.
"Hari ini kita tentu melakukan lagi bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian
BUMN, kita terus bersinergi untuk memastikan tidak hanya fasilitas tapi keberpihakan bahwa
kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada saudara-saudara kita yang
membutuhkan," katanya di Jakarta, Rabu (22/7/2020).
"Saya rasa komitmen itu sudah berjalan di BUMN. Tahun ini, kita sudah merekrut 178. Ini bagian
komitmen tadi ibu, 2 persen," sambung Erick.
Seperti kesempatan pembukaan lapangan kerja dengan kondisi terkini sekaligus memastikan
bantuan kepada pekerja informal dan formal yang sangat membutuhkan hari ini.
"Kondisi saat ini, kita harus jadi satu paduan. Saya mohon dukungan ibu secara penting, karena
ini bagian yang harus kita laksanakan tugas secara bersama, tidak secara sektoral. Karena tidak
ada artinya Komite yang dibentuk presiden hari ini tanpa bantuan dari para Menteri, " ujarnya.
Dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas,
Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama dengan
Kementerian BUMN tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang
disabilitas pada BUMN.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sesuai
amanat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1) yang tertulis bahwa
pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
"Kami mengajak bergandengan tangan terutama teman-teman BUMN dan pimpinan perusahaan
BUMN menandatangani komitmen bersama berikutnya. Kalau sekarang dengan Menteri BUMN,
berikutnya ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN," katanya.
Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Ida berharap BUMN mempekerjakan dan terus
memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan hak untuk
membuktikan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan
kemampuannya.
"Kami tak henti-hentinya mengingatkan kementeria, lembaga, BUMN, Pemda untuk merealisasi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kalau belum sampai 2 persen, mohon didorong agar
sampai terpenuhi 2 persen," ujarnya.
164
