Page 162 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 162

Ringkasan

              Nama lembaga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dicatut oleh oknum yang
              tidak bertanggungjawab berkaitan dengan penggerebekan 19 calon pekerja migran Indonesia (
              PMI  ) yang hendak diberangkatkan oleh dua perusahaan secara ilegal ke Thailand.


              MARAK PENGIRIMAN PMI SECARA ILEGAL, OKNUM POLISI DAN TNI DISEBUT
              TERLIBAT

              Kepala Badan Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia  (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
              ketidakadilan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih sering terjadi. Mislanya perbudakan,
              eksploitasi, hingga kekerasan seksual.

              Benny menyebut, hal itu tidak lepas dari tindakan pemberangkatan PMI secara ilegal ke luar
              negeri. Dalam praktiknya, tindakan ini kerap dilakukan oleh sindikat mafia pengirim PMI secara
              ilegal.


              "Semua ini tidak lepas dari risiko atau konsekuensi memberangkatkan PMI dengan cara-cara
              ilegal yang diberangkatkan oleh mereka yang kami sebut sindikat mafia pengiriman PMI ilegal,"
              ujar Benny di Gedung BP2MI, Jalan MT. Haryono, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2020).

              Benny  menyatakan,  komplotan  mafia  ini  terdiri  dari  pemilik  modal  yang  berkoneksi  dengan
              oknum tertentu. Dari laporan yang dia terima, setidaknya ada oknum TNI, Polri, bahkan sampai
              BP2PMI yang terlibat.

              "Mereka adalah komplotan yang terdiri dari pemilik modal, pengusaha dengan oknum-oknum
              tertentu. Kalau mengikuti laporan ada oknum TNI terlibat,  oknum polisi  terlibat, okjum imigrasi,
              dan bahkan oknum di BP2M," jelasnya.

              Berkenaan dengan hal tersebut, Benny menyebut jika penindakan soal pengiriman PMI secara
              ilegal  bukan  menjadi  kewenangan  lembaganya.  Dia  menegaskan,  pihaknya  hanya  akan
              memaksimalkan upaya pencegahan, misalnya penggerebekan seperti beberapa waktu lalu.
              "Apapun akan kami lihat di lapangan, kewenangan penggerebekan yang kami miliki akan kami
              maksimalkan. Kemudian proses selanjutnya akan kami serahkan ke Bareskrim Polri," kata dia.

              Politisi Partai Hanura itu menambahkan, seluruh pihak harus duduk satu meja dan melepaskan
              ego  sektoral  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Selain  itu,  Benny  menegaskan  jika
              pihaknya tidak akan pernah menjadi antek pengusaha brengsek yang berorientasi mendapatkan
              keuntungan.

              "Semua harus duduk satu meja, melepaskan ego sektoral masing-masing dan jangan pernah
              mau  menjadi  antek-antek  pengusaha  brengsek,  mereka  yang  hari  ini  hanya  berorientasi
              mendapatkan  keuntungan  sebanyak-banyaknya.  Kita  harus  berorientasi  pada  PMI,"  papar
              Benny.

              Sebelumnya, BP2MI melaporkan hasil penggerebekan 19 calon pekerja migran Indonesia (PMI)
              yang hendak diberangkatkan oleh dua perusahaan secara ilegal ke Thailand ke Bareskrim Polri.

              Belasan calon PMI tersebut sebelumnya diamankan BP2MI saat melakukan penggerebekan di
              Apartemen Bogor Icon, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (17/7) malam.

              Benny Rhamdani menjelaskan, maksud kedatangannya ke Bareskrim Polri untuk menyampaikan
              bahwa  kejahatan  terkait  tindak pidana  perdagangan  orang  alias  TPPO masih  marak  terjadi.

                                                           161
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167