Page 365 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, Istirul Widilastusi,
mengatakan selama masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), gelombang PHK terus
terjadi. Dia mencatat sudah ada 1.700 pekerja yang terkena PHK dan 10.030 pekerja yang
dirumahkan, serta 108 orang pekerja yang putus kontrak.

Data itu terhitung per Juni 2020 dan belum termasuk Juli ini yang juga terdapat laporan PHK
dan pekerja yang dirumahkan. "Data PHK dan yang dirumahkan terus bertambah dari mulai
data pertama pada 2 April sampai sekarang bergerak terus," kata Istirul, di sela-sela mediasi
pengaduan Serikat Buruh PT Kharisma Ekspor di Kantor Disnakertrans Bantul, Selasa (21/7).

Menurut Istirul, penyebab utama gelombang PHK terus terjadi karena pandemi Covid-19.
Banyak perusahaan yang tidak beroperasi karena tidak ada pesanan yang masuk, terutama
perusahaan ekspor. Namun ada juga beberapa usaha jasa pariwisata, kerajinan, dan kuliner
yang sudah berhenti beroperasi selama masa pandemi ini.

Bahkan ia menyebut saat ini ada 12 perusahaan yang berkonsultasi untuk merumahkan
karyawannya mulai Agustus dan September 2020. Terkait dengan kondisi ini, Disnakertrans
tidak bisa berbuat banyak karena pandemi terjadi merata secara nasional. Istirul mengaku
sudah menyampaikan kondisi tersebut pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar
yang terkena PHK dan dirumahkan mendapat jaring pengaman sosial atau bantuan minimal
untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans Bantul, Aji-
Nursina Karti, menambahkan di awal pandemi Corona pekerja yang dirumahkan masih
mendapatkan hak gaji. Namun saat ini banyak pekerja yang dirumahkan tanpa diberi upah dan
waktu yang tidak jelas sampai kapan.

Menurut dia, sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja yang dirumahkan sementara
wajib mendapatkan hak gaji dan jaminan sosial atau BPJS. Saat ini sudah ada Surat Edaran (SE)
dari Menteri Tenaga

Kerja yang membolehkan pekerja dan pemberi kerja untuk menegosiasikan upah selama
dirumahkan. "Menurut SE Menaker upah boleh sesuai kemampuan karena pandemi," kata An-
Nursina.

Kesepakatan
Sementara itu, hasil mediasi Serikat Buruh PT Kharisma Ekspor dan Direksi PT Kharisma Ekspor
menghasilkan kesepakatan perusahaan yang berlokasi di Timbulharjo, Kecamatan Sewon,
tersebut bersedia membayar pelunasan tunggakan upah selama April-Juli terhadap 52 pekerja
dengan gaji penuh. Sebelumnya 52 pekerja tersebut hanya dibayar RplOO.OOO per minggu
padahal gaji mereka tiap bulan Rp 1,8 juta. Sejak empat bulan terakhir pekerjaan dibagi per sif,
seminggu masuk dan seminggu libur.

"Setelah soal upah ada kejelasan, nanti dilanjutkan pertemuan soal dirumahkan. Karena kami
statusnya sekarang masih dirumahkan dan tidak jelas sampai kapan," kata Ketua Serikat Buruh
PT Kharisma Ekspor, Agus Setiawan.

Komisaris PT Kharisma Ekspor, Prisma Wardana Sasmita, mengatakan sejak awal
perusahaannya berkomitmen untuk memenuhi hak karyawan, namun butuh waktu karena
dampak pandemi terhadap perusahaannya cukup besar. Pesanan terus berkurang, sementara
perusahaan harus tetap beroperasi untuk menghidupi 553 karyawan. "Kami tetap berusaha
memperbaiki situasi ini sebaik baiknya. Kami berkomitmen menyelesaikan semuanya," kata
Prisma.

364