Page 76 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

"Negara hadir untuk mempermudah tempat calon PMI melakukan tes usap di klinik yang
bersertifikat dan memiliki laboratorium. Biaya tes usap/PCR tentunya menjadi tanggung jawab
pihak pengguna (yang menanggung), bukan dibebankan kepada calon PMI," kata Yusri dalam
keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Yusri mengatakan wajar jika negara penerima tenaga kerja Indonesia (TKI) mewajibkan hasil
tes PCR sebagai syarat untuk dapat bekerja. Namun, masih banyak masyarakat yang khawatir
melakukan tes di RSUD karena banyak kasus COVID-19 yang dirawat di fasilitas layanan
kesehatan milik pemerintah.

Karena itu, dia berharap pemerintah dapat memberi akses ke klinik kesehatan yang memiliki
laboratorium di daerah asal PMI untuk dapat melakukan tes.

Terkait tes PCR untuk PMI dan karantina, Direktur Lembaga dan HAM PADMA Indonesia Gabriel
Goa mendukung Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) memberikan secara
gratis tes tersebut bagai para calon PMI.

"Sikap APJATI sesuai dengan perintah UU No 18 Tahun 2017 yang tidak boleh membebankan
biaya penempatan pada PMI. Jadi, beban itu memang harus ditanggung oleh pengguna jasa
PMI," kata Gabriel dalam keterangan resminya.

Gabriel menegaskan bahwa langkah-langkah untuk melindungi PMI dan calon PMI yang
dilakukan pemerintah dan APJATI memang harus dilakukan, apalagi di saat krisis akibat pandemi
COVID-19.

Kementerian Ketenagakerjaan sampai saat ini belum mencabut Kepmenaker Nomor 151 Tahun
2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan pemerintah tengah
menyusun protokol pengiriman PMI di saat adaptasi kebiasaan baru dan terus berkoordinasi
dengan negara-negara penempatan.

.

75