Page 80 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

Ringkasan

Mayoritas publik yang mengetahui dan mengerti Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
(Citaker) atau Omnibus Law menyatakan, RUU ini berdampak positif terhadap ekonomi pasca
pandemi Covid-19. Sementara itu, responden lainnya menjawab bahwa RUU Cipta Kerja tidak
punya dampak terhadap ekonomi sama sekali sebanyak 10,9% dan sejumlah 27,9% menjawab
berdampak negatif terhadap ekonomi.

SURVEI: 55,5% PUBLIK SEBUT RUU CIPTA KERJA BERDAMPAK POSITIF
TERHADAP EKONOMI

Jakarta Mayoritas publik yang mengetahui dan mengerti Rancangan Undang-Undang (RUU)
Cipta Kerja (Citaker) atau Omnibus Law menyatakan, RUU ini berdampak positif terhadap
ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Mayoritas 55,5% berdampak positif terhadap ekonomi," kata Direktur Eksekutif Charta Politika
Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam webinar peluncuran survei nasional lembaganya, Rabu
(22/7/2020).

Sementara itu, responden lainnya menjawab bahwa RUU Cipta Kerja tidak punya dampak
terhadap ekonomi sama sekali sebanyak 10,9% dan sejumlah 27,9% menjawab berdampak
negatif terhadap ekonomi.

Yunarto menjelaskan, hasil survei ini merupakan jawaban dari 13,3% yang mengetahui dan
mengerti RUU Ciptaker atau Omnibus Law. Adapun total responden dalam survei ini sebanyak
2.000 orang responden.

Dari total responden tersebut, sebanyak 47,3% mengaku pernah mendengar berita mengenai
RUU Ciptaker atau Omnibus Law dan sebanyak 37,5% mengaku tidak pernah mendengarnya.

"Kalau ditanya, apabila RUU Cipta Kerja disahkan hari ini, apa Anda setuju? Ditanyakan pada
yang menjawab mengetahui dan mengerti RUU Cipta Kerja, 55,5% menyatakan setuju,"
ujarnya.

Menurut Yunarto, angka di atas tidak berbeda jauh dengan hasil survei yang dirilis salah satu
lembaga survei sekitar 1 atau 2 pekan lalu. "Angkanya berkisar di antara 50%, kalau saya tidak
salah," ucapnya.

Sementara itu, alasan utama responden yang mengetahui dan mengerti RUU Ciptaker atau
Omnibus Law agar RUU ini disahkan yakni karena RUU ini menjadi stimulus bagi pemulihan
ekonomi negara.

"Hipotesa saya, tentu saja ini terkait dengan kondisi psikologis krisis yang memang dianggap
membutuhkan sebuah stimulus sebanyak 60,5%, termasuk salah satunya Omnibus Law,"
katanya.

Kemudian, sejumlah 17,0% menyatakan karena RUU Cipta Kerja mampu memudahkan
pengurusan izin membuka usaha sehingga tercipta lapangan kerja, sebanyak 16,3%
menyatakan perlindungan dan kemudahan dari pemerintah dalam membuka UMKM, serta
sebanyak 2,7% peluang mendapatkan investasi terbuka lebar dan dapat menembus pasar
global.

79