Page 85 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 85

Penandatangan komitmen bersama tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan
              (Menaker)  Ida  Fauziyah  dan  Menteri  BUMN  Erick  Thohir  di  Ruang  Tridharma  Kemnaker,  di
              Jakarta, Rabu (22/7/2020).



              KEMNAKER-KEMENTERIAN BUMN SEPAKAT LINDUNGI DAN PENUHI HAK
              DISABILITAS

              JAKARTA:  Dalam  upaya  memberikan  pelindungan  dan  pemenuhan  hak  pada  penyandang
              disabilitas,  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menandatangani  Nota  Kesepahaman
              bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang pelatihan kerja dan
              penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN.

              Penandatangan komitmen bersama tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan
              (Menaker)  Ida  Fauziyah  dan  Menteri  BUMN  Erick  Thohir  di  Ruang  Tridharma  Kemnaker,  di
              Jakarta, Rabu (22/7/2020).

              Dalam  sambutannya,  Menaker  menyampaikan,  sesuai  dengan  UU  Nomor  8  Tahun  2016,
              khususnya terkait Pasal 53 ayat (1), di mana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha
              Milik  Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  wajib  mempekerjakan  paling  sedikit  2  persen
              Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

              'Kami mengajak bergandengan tangan terutama temen-temen BUMN dan pimpinan perusahaan
              BUMN menandatangani komitmen bersama berikutnya. Kalau sekarang dengan Menteri BUMN,
              berikutnya ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN," tuturnya.

              Dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Menaker berharap, BUMN mempekerjakan dan terus
              memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan hak. Untuk
              membuktikan  peran  dan  partisipasinya  dalam  pembangunan  sesuai  dengan  potensi  dan
              kemampuannya.

              "Kami  tak  henti-hentinya  mengingatkan  Kementerian/  Lembaga,  BUMN,  Pemda  untuk
              merealisasi  UU  Nomor  8  Tahun  2016.  Kalau  belum  sampai  2  persen,  mohon  didorong  agar
              sampai terpenuhi 2 persen," ujarnya.
              Menaker  memberikan  apresiasi  kepada  perusahaan  BUMN,  yang  telah  banyak  memberikan
              kesempatan  mempekerjakan  penyandang  disabilitas.  Meski  kondisi  pandemi,  dengan  pasar
              kerja terbatas dan banyaknya pekerja dirumahkan, diharapkan bisa memenuhi 2 persen.

              "Tetapi tetap mengingatkan komitmen itu penting untuk direalisasikan," ujarnya.

              Seorang penyandang disabilitas, Muktadin Mustafa, yang kini bekerja di Kemnaker berharap
              BUMN dan K/L lainnya juga mendukung untuk mempekerjakan dan memberikan kesempatan
              lebih luas kepada penyandang disabilitas seperti dirinya.

              "Fasilitas sudah ada, BUMN dan K/L mendukung, sudah saatnya kita bisa sukses," katanya.

              Selama  bekerja  di  Kemnaker,  Muktadin  mengaku  fasilitas  kerja  yang  diberikan  sangat
              mendukung dan pekerjaan yang diberikan tidak menambah beban bagi dirinya. "Saya berterima
              kasih kepada Kemnaker yang telah membuka kesempatan jalur PNS khusus bagi jalur disablitas.
              Sehingga,  teman-teman  saya  juga  berkesempatan,"  ujar  pegawai  Direktorat  Pengendalian
              Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemnaker tersebut.






                                                           84
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90