Page 87 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 87
Judul Pukat UGM Nilai Sanksi Pidana di RUU Cipta Kerja Tak Jelas
Nama Media gatra.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/485426/hukum/pukat-ugm-nilai-
sanksi-pidana-di-ruu-cipta-kerja-tak-jelas
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-22 21:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Eka Nanda Ravizki (peneliti Pukat UGM) Dibanding dengan pengaturan di dalam
berbagai UU yang sebelumnya, RUU Cipta Kerja memuat perumusan konsep pemidanaan yang
masih kabur
neutral - Eka Nanda Ravizki (peneliti Pukat UGM) Sebab ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan
sanksi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, meskipun sebenarnya PP tidak boleh mengatur
ketentuan pidana
positive - Rimawan Pradiptyo (pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM) Indonesia belum
memiliki database yang mumpuni yang mampu mengidentifikasi risiko secara tepat
neutral - Rimawan Pradiptyo (pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM) Pada dokumen
naskah akademik RUU Cipta Kerja, aspek kelembagaan diakui masih lemah, tetapi perbaikan
yang diperlukan terhadap aspek kelembagaan tidak tercantum dalam RUU
negative - Fira Mubayyinah (Peneliti Pusat Pendidikan dan Kajian Antikorupsi Universitas
Nahdlatul Ulama Indonesia) Pengaturan dalam RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan nilai-nilai
anti korupsi. Sebagai contoh, sentralisasi perizinan akan membuka keran risiko perilaku korupsi
seperti zaman Orde Baru
negative - Fira Mubayyinah (Peneliti Pusat Pendidikan dan Kajian Antikorupsi Universitas
Nahdlatul Ulama Indonesia) Apabila RUU Cipta Kerja tidak mengindahkan nilai antikorupsi, maka
akan menghasilkan produk yang berpotensi membuka ruang korupsi. Untuk itulah, nilai-nilai
antikorupsi mesti mengideologi dalam pembentukan suatu UU
Ringkasan
Pusat Studi Anti korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai RUU Cipta Kerja tak
sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi dan tak jelas merumuskan sanksi pidana.
86
