Page 88 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 88
Hal ini mengemuka dalam diskusi Masalah Pemidanaan dan Potensi Kerugian Sosial RUU Cipta
Kerja.
PUKAT UGM NILAI SANKSI PIDANA DI RUU CIPTA KERJA TAK JELAS
Yogyakarta, Pusat Studi Anti korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai RUU Cipta
Kerja tak sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi dan tak jelas merumuskan sanksi pidana.
Hal ini mengemuka dalam diskusi Masalah Pemidanaan dan Potensi Kerugian Sosial RUU Cipta
Kerja. "Dibanding dengan pengaturan di dalam berbagai UU yang sebelumnya, RUU Cipta Kerja
memuat perumusan konsep pemidanaan yang masih kabur," ujar peneliti Pukat UGM Eka Nanda
Ravizki dalam pernyataan tertulis yang diterima Gatra.com, Rabu (22/7).
Eka mengungkapkan perumusan sanksi pidana dalam RUU Cipta Kerja tidak jelas karena
mencampuradukkan sanksi pidana dan sanksi administratif. Menurutnya, substansi pemidanaan
di RUU itu telah mengelabui publik.
"Sebab ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan sanksi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah,
meskipun sebenarnya PP tidak boleh mengatur ketentuan pidana," kata dia.
Eka mencontohkan hal itu pada pasal yang mengatur soal perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Jika aturan sebelumnya memberi sanksi pidana dan denda, RUU Cipta Kerja
hanya akan memidana jika pelanggar tak memenuhi sanksi administratif.
Selain itu, RUU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kerugian sosial. Penggunaan pendekatan
perizinan berbasis risiko di RUU ini harus dibatalkan karena konsep tersebut takjelas rujukannya.
Rimawan Pradiptyo, pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, menyebut aspek perizinan
berbasis risiko atau Risk Based Approach (RBA) di RUU Cipta Kerja ternyata berbeda dari
literatur selama ini.
Menurutnya, pendekatan tersebut sebaiknya dibatalkan karena pemerintah belum siap untuk
menerapkan RBA dalam RUU Cipta Kerja. "Indonesia belum memiliki database yang mumpuni
yang mampu mengidentifikasi risiko secara tepat," kata dia.
Selain itu, identifikasi masalah dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja dan solusi-solusinya
tidak cocok. "Pada dokumen naskah akademik RUU Cipta Kerja, aspek kelembagaan diakui
masih lemah, tetapi perbaikan yang diperlukan terhadap aspek kelembagaan tidak tercantum
dalam RUU," tuturnya.
Peneliti Pusat Pendidikan dan Kajian Antikorupsi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fira
Mubayyinah, menyebut pentingnya penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam perumusan sebuah
UU.
"Pengaturan dalam RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi. Sebagai contoh,
sentralisasi perizinan akan membuka keran risiko perilaku korupsi seperti zaman Orde Baru,"
kata dia.
Contoh lainnya, kata Fira, RUU Cipta Kerja mencabut perlindungan dan hak-hak rakyat dan
kaum buruh. Ia menilai hal ini sebagai perbuatan koruptif karena seharusnya hak-hak tersebut
diberikan.
Di sektor ekonomi, RUU Cipta Kerja juga memosisikan UMKM sebagai pemasok perusahaan-
perusahaan besar. Kesenjangan kedudukan ini tidak sesuai dengan nilai anti korupsi untuk
memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya.
87
