Page 83 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 83
Menurut Menaker Ida, UU No 8 Tahun 2016 pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah,
Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling
sedikit 2 % dari jumlah pegawai atau pekerja.
"Dengan kondisi saat ini, BUMN diharapkan tetap mempekerjakan penyandang disabilitas dan
terus memberikan kesempatan kepada mereka sebagai wujud pemenuhan hak untuk
membuktikan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan
kemampuannya," katanya.
Dalam acara ini, Menaker juga meluncurkan layanan informasi ketenagakerjaan disabilitas pada
sistem informasi ketenagakerjaan, sebagai bagian pelayanan penyediaan akses informasi upaya
pemenuhan hak bidang ketenagakerjaan bagi penyandang disbilitas, serta tindak lanjut atas
nota kesepahaman dan komitmen bersama ini.
Ia berharap, dengan diluncurkannya layanan ini, dapat menambah khasanah informasi dan
layanan konsultasi ketenagakerjaan inklusi. Tidak berhenti di situ, ia juga mendorong supaya
layanan informasi ini terus dikembangkan. Hal itu menurutnya, agar penyediaan informasi yang
akses dan inklusi bagi semua penggunanya menjadi semakin lengkap.
"Untuk itu diperlukan dukungan dunia usaha dan Human Capital Division BUMN dapat
memasukan lowongan kerja, khususnya lowongan bagi penyandang disabilitas ke dalam karier
hub dalam layanan ini dan melengkapi data ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja
penyandang disabilitas pada wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan pada SISNAKER
Kemnaker," terangnya.
(ikl/jpnn)
82
