Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020

Title AIRLANGGA: PERTEMUAN BERSAMA PKS BAGIAN PROSES POLITIK OMNIBUS LAW
Media Name antaranews.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1319878/airlangga-pertemuan-bersama- pks-bagian-
Page/URL
proses-politik-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pertemuan
dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan Presiden PKS Sohibul Iman pada
Selasa (25/2) malam merupakan bagian proses politik mendapatkan dukungan RUU
skema Omnibus Law.

"Proses politik sedang berjalan, salah satunya kami bertemu PKS pada Selasa (25/2)
malam," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait Omnibus
Law yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Rabu. Dia
mengatakan dalam pertemuan tersebut, PKS setuju dengan transformasi struktural
dan secara prinsip mendukung Omnibus Law seperti RUU Cipta Kerja dan RUU
Perpajakan. Menurut dia, proses politik terus berjalan, dan saat ini 75 persen kursi
di DPR RI sudah setuju sehingga tinggal 25 persen.

"Kan tim yang lain sudah, catatan juga, pemerintah didukung 75 persen kursi di
DPR. Yang 75 persen sudah, sekarang tinggal yang lain belum," ujarnya.

Airlangga yang merupakan Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu
mengatakan RUU Perpajakan dan Cipta Kerja adalah satu paket, seluruh insentifnya
ada di RUU Perpajakan dan strukturnya ada di RUU Cipta Kerja.

Dia menjelaskan, RUU Ciptaker bukan UU tenaga kerja namun merupakan
bagaimana menciptakan kerja sehingga diciptakan cara agar masyarakat yang
belum bekerja menjadi kerja.

"Kita punya pengangguran 7 juta, lalu bagaimana menciptakan kerja untuk 7 juta
orang tersebut, persyaratannya apa. Karena itu yang diatur dalam Omnibus Law
adalah ekosistem investasi," katanya.

Airlangga menjelaskan, ekosistem investasi dilakukan orang per orang dan Usaha
Kecil Menengah misalnya warung bakso yang mempekerjakan dua orang.

Menurut dia, di Indonesia, 90 persen adalah UKM sehingga itu yang menjadi hal
utama dalam Omnibus Law.

Pewarta: Imam Budilaksono Editor: Yuniardi Ferdinand COPYRIGHT (c)2020 .

Page 48 of 151.