Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 52
Title AIRLANGGA JELASKAN SISTEM JAMINAN PHK DI OMNIBUS LAW, APA ITU?
Media Name tempo.co
Pub. Date 26 Februari 2020
https://nasional.tempo.co/read/1312435/airlangga-jelaskan-sistem-jamin an-phk-di-
Page/URL
omnibus-law-apa-itu
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan
Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan pengganti pesangon dalam Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) di dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang atau RUU
Cipta Kerja. Pada aturan omnibus law itu pekerja yang di-PHK bisa mendapatkan
pelatihan selama enam bulan dan mendapat "pemanis".
"Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini diselaraskan dengan Kartu Pra-Kerja. Jadi Kartu
Pra-Kerja akan diluncurkan pemerintah di bulan Maret, di mana untuk mereka yang
belum bekerja dan ingin bekerja dengan perbedaan skill gap," kata Airlangga dalam
Focus Group Discussion Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Rabu 26 Februari 2020.
Sama halnya dengan para pencari kerja, mereka yang kehilangan pekerjaan karena
berbagai alasan, dapat ikut serta dalam pelatihan ini. Airlangga mengatakan para
pekerja mendapat pelatihan untuk re-skilling agar sesuai dengan yang dibutuhkan
industri.
Pelatihan ini, kata Airlangga, dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran
yang dibayarkan tetap sama. Tapi dengan catatan perusahaan harus aktif
membayar iuran. "Jadi kalau perusahaannya tidak pernah bayar iuran ya tentu tidak
dapat fasilitas ini," ucapnya.
Mereka akan diberikan pelatihan oleh pemerintah dan ditanggung biayanya.
Pelatihan ini dibuka dengan kuota dua juta orang. Selama pelatihan enam bulan,
ada uang saku sebesar Rp 500 ribu. Selanjutnya akan ada sweetener atau pemanis
yang diberikan. Nilai pemanis ini bisa 1-5 kali gaji. Tergantung dengan lamanya
kerja. Digolongkan dalam beberapa kategori, salah satunya pekerja di bawah lima
tahun dan pekerja di atas 12 tahun.
"Rangenya ada pekerja di bawah lima tahun sampai di atas 12 tahun. Dengan
berlakunya Undang-Undang ini diberi sweetener sebanyak lima kali gaji. Nah ini
tambahan tambahan yang diberikan oleh UU ini," ucap Ketua Umum Partai Golkar
ini.
Page 51 of 151.
