Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020

Title PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DIDORONG BPJS KETENAGAKERJAAN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 26 Februari 2020
https://republika.co.id/berita/q6auri396/pekerja-bukan-penerima-upah-d idorong-bpjs-
Page/URL
ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok mendorong pekerja bukan penerima
upah, agar terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan. Hal ini penting dilakukan, untuk menjamin keselamatan kerja dari
masing-masing individu.

"Pekerja yang bukan penerima upah adalah mereka yang secara mandiri bekerja,
tidak terikat pada perusahaan. Misalnya pedagang, pengurus koperasi dan lain-lain,"
ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto, di Balai Kota Depok, Rabu (26/2).

Menurut data yang dihimpun, dari 145.480 total pekerja bukan penerima upah,
hanya 10 persen atau sebanyak 14.548 jiwa yang sudah terdaftar sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan
pengurus BPJS Ketenagakerjaan agar mensosialisasikannya kepada Perangkat
Daerah (PD) terkait.

"PD terkait ini, seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) yang
membawahi asosiasi perdagangan dan perindustrian. Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro (DKUM) yang membawahi asosiasi koperasi, maupun Dinas Ketahanan
Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) yang membawahi kelompok tani,"
katanya.

Menurut Manto, untuk program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setiap pekerja
bukan penerima upah, bisa memilih program jaminan mana saja yang diinginkan.
Semua diukur dari kemampuan setiap individu dalam membayar iuran setiap bulan.

"Terdapat empat program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu perlindungan JKK
(Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan
JP (Jaminan Pensiun). Masing-masing individu bisa memilih program mana yang
akan diikutkan," pungkasnya.

Page 49 of 151.