Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 54
Title DI DEPAN CT, AIRLANGGA BEBERKAN ISI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name detik.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4915414/di-depan-ct-ai rlangga-
Page/URL
beberkan-isi-omnibus-law-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menceritakan jurus pemerintah menciptakan lapangan kerja. Dia menceritakan hal
tersebut saat menjadi pembicara kunci pada acara Economic Outlook 2020 yang
diselenggarakan CNBC Indonesia di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan.
Acara itu dihadiri oleh Founder & Chairman CT Corpora, Chairul Tanjung (CT).
Airlangga mengungkap salah satu jurus pemerintah menciptakan lapangan kerja
melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang drafnya sudah disampaikan ke Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
"Terkait dengan RUU cipta kerja saya tegaskan RUU ini bukan revisi total UU 13,
judulnya job creation jadi strukturnya terkait ekosistem perizinan keberpihakan ke
UKM," kata Airlangga, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Airlangga mengatakan ada beberapa pasal yang diubah dalam UU Nomor 13
tentang ketenagakerjaan. Beberapa pasal yang direvisi ini dianggap kondisinya
sudah tidak sesuai dengan era sekarang yang serba digital.
Mantan Menteri Perindustrian ini bilang melalui omnibus law banyak kemudahan
yang akan diterima para pemegang modal dalam menjalankan bisnisnya di tanah
air. Kemudahan itu berujung pada penciptaan lapangan kerja.
Guna menciptakan lapangan kerja, pemerintah memberikan kemudahan kepada
investor dalam hal pembuatan izin perusahaan (PT) atau koperasi. Hal ini berlaku
untuk perorangan atau pelaku usaha kecil menengah (UKM).
Pembuatan PT, dikatakan Airlangga juga tidak perlu akta notaris tetapi cukup
didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk biaya bisa dibantu
bank lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Di omnibus law buat PT cukup satu orang mau modal Rp 10 juta, Rp 50 juta bebas.
Jadi perorangan yang bentuk PT yang selama ini sektor informal jadi formal. Jadi
pemerintah punya data siapa yang naik kelas," ujarnya.
Kemudahan selanjutnya adalah pembuatan standar Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Page 53 of 151.
