Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020

Title MENKO AIRLANGGA SEBUT OMNIBUS LAW DORONG KEMUDAHAN BISNIS RI KE PERINGKAT
40
Media Name merdeka.com
Pub. Date 26 Februari 2020
Page/URL https://www.merdeka.com/uang/menko-airlangga-sebut-omnibus-law-dorong-
kemudahan-bisnis-ri-ke-peringkat-40.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto ,
mengungkapkan sejumlah vitalnya kehadiran Omnibus Law di kondisi perekonomian
terkini. Di mana, salah satu manfaatnya, bisa mendorong kemudahan berbisnis
Indonesia (ease of doing business) ke peringkat 40.

"Saya tegaskan Omnibus Law ini bukan proyek, sama sekali bukan. Ini saya sebut
transformasi struktural," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta , Rabu (26/2).

Kemudahan yang diatur dalam Omnibus Law bertujuan untuk menggenjot realisasi
investasi ke Indonesia. Dia mengungkapkan, sebenarnya minat investasi ke
Indonesia bisa mencapai Rp 2.000 triliun, namun realisasinya hanya Rp 800 triliun.

"Rp 800 triliun itu tidak cukup memenuhi target (pertumbuhan) kita yang 7 persen
untuk investasi agar kita (pertumbuhan ekonomi) tumbuh minimal 6 persen,"
jelasnya.

1 dari 1 halaman Solusi Ribetnya Perizinan Menko Airlangga menambahkan Omnibus
Law juga akan menjadi solusi bagi ribetnya perizinan Indonesia yang kerap tumpang
tindih. Presiden Jokowi , lanjutnya, telah mengingatkan agar Indonesia tak lagi
kalah dengan Vietnam dalam hal menarik investor asing.

"Service level pemerintah pusat dan daerah tidak sama. Kalau pemerintah sudah
cepat dengan OSS (online single submission)," tuturnya.

Omnibus Law yang nantinya juga ada di bidang perpajakan, menurutnya, akan
semakin membuat Indonesia menarik di mata investor. Sebab, dalam Omnibus Law
Perpajakan, pemerintah akan memiliki tarif pajak kompetitif.

"Perpajakan nanti kita punya tarif mirip dengan Singapura untuk perusahaan
publik," imbuhnya.

[bim] Pemerintah Sebut Omnibus Law Tak Hilangkan Upah Minimum Buruh.

Page 56 of 151.