Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 74
Title ALASAN DPR BELUM BAHAS OMNIBUS LAW DAN KLAIM AIRLANGGA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/20/02/26/q6b 2bd409-alasan-
Page/URL
dpr-belum-bahas-omnibus-law-dan-klaim-airlangga
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
ALASAN DPR BELUM BAHAS OMNIBUS LAW DAN KLAIM AIRLANGGA
oleh Arif Satrio Nugroho, Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro DPR
memutuskan untuk menunda pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga
berakhirnya masa reses pada 23 Maret. Draf RUU Cipta Kerja sendiri sebelumnya
telah diserahkan pihak pemerintah kepada DPR pada 12 Februari lalu.
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan penjelasan alasan draf Omnibus Law RUU
Cipta Kerja belum juga dibahas oleh DPR RI. Politikus PDI Perjuangan itu
menyatakan, DPR dan pemerintah tengah memberi waktu pada untuk melakukan
sosialisasi.
"Kita berikan kesempatan kepada pemerintah bersama dengan DPR untuk bisa
mensosialisasikannya menjeaskan niat dari adanya Omnibus Law itu," ujar Puan di
Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).
Puan melanjutkan, DPR dan pemerintah mempersilakan masyarakat melihat pasal-
pasal yang sensitif maupun yang dianggap tak bermanfaat. Sehingga, lanjut Puan,
gejolak tidak terjadi saat DPR mulai melakukan pembahasan.
"Nanti kalau sudah masuk pembahasan yang dilakukan oleh DPR jadi tidak
menimbulkan kegaduhan kecurigaan yang muncul dari masyarakat. Sekarang kita
kasih kesempatan dulu kepada masyarakat untuk melihat dan mencermati terkait
draf Omnibus Law," ujar dia.
RUU Cipta Kerja sebelumnya sempat digemborkan oleh Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi) akan selesai dibahas dalam 100 hari. Namun kini Puan berdalih,
pembahasan Omnibus Law ini tak bicara soal cepat atau lambat. Yang terpenting,
menurutnya, dalam penyusunan Omnibus Law ini adalah agar bisa bermanfaat
untuk iklim investasi, ekonomi, dan masyarakat.
"Jadi jangan sampai timbul kegaduhan karena ada prasangka bahwa kita sebetulnya
menutupi atau tidak terbuka. Jadi kita mau terbuka kita kita mau sosialisasi, kita
mau sampaikan bahwa ini untuk rakyat," ujar Puan menambahkan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan Azis
Syamsuddin mengklaim telah menyarankan agar RUU Cipta Kerja segera dibahas
dan diteruskan ke paripurna. Namun, kata Azis pimpinan DPR lainnya belum
sepakat.
"Pimpinan-pimpinan yang lain masih belum menyepakati, masih menunggu, ya
sudah dilanjutkan masa sidang besok setelah tanggal 23 Maret," kata Azis di
Page 73 of 151.
