Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 75
Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).
DPR sendiri akan memasuki masa reses pada 28 Februari 2020, yang baru berakhir
pada 23 Maret 2020 mendatang. Dengan demikian, DPR pun baru bisa melakukan
pembahasan lebih lanjut setelah masa reses itu berakhir. Azis mengakui, susah
untuk membahas draf tersebut dalam waktu dekat ini.
Terkait adanya pasal kontroversi dalam RUU tersebut, Azis mengatakan, DPR juga
belum bisa menentukan sikap apakah akan mengembalikan draf tersebut atau
langsung memasukan permasalahan ke pembahasan.
"Bagaimana mau mengembalikan? Bahas juga belum.
Kan kalau mengembalikan harus ada rapim, rarus ada bamus (badan musyawarah),
dan sudah ada di AKD atau di pansus. Bagaiman mau mengembalikan?" ucap
politikus Golkar itu.
Azis sendiri menyarankan agar draf Omnibus Law tak perlu dikembalikan. Ia menilai,
koreksi atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja cukup diselesaikan melalui pembahasan
yang akan dilakukan DPR. Adanya pasal bermasalah, misalnya Pasal 170, kata Azis
bisa diselesaikan melalui pembahasan.
"Intinya kan perubahan itu mau ditarik, atau mau dibahas, substansinya bisa
diubah, kan gitu.
Mau ditarik, yang diubah substansinya kan . Mau dibahas, yang diubah substansinya
kan ? Ya sudah nanti saja dalam pembahasan, tidak usah bolak-balik," ujar dia
menegaskan.
In Picture: Aksi Massa Buruh Yogya Tolak Omnibus Law Klaim Airlangga Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan
segera melakukan sosialisasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Khususnya, setelah
surat presiden (surpres) dikeluarkan.
"Jadi kita akan mulai dalam waktu ini sudah harus dijadwalkan dan mulai beberapa
di beberapa tempat sudah mulai berjalan," ujar Airlangga di Gedung Nusantara,
Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2).
Terkait Pasal 166 dan 170 dalam RUU Cipta Kerja yang banyak ditentang, Airlangga
menjelaskan bahwa diperlukan pembulatan dan pembahasan lebih lanjut. Sebab
menurutnya, Undang-Undang yang sudah disahkan saja masih dapat menimbulkan
berbagai persepsi.
"Jadi kita sudah sangat paham konstitusional constraint -nya, jelas bahwa ini tidak
melanggar rambu-rambu daripada konstitusi," ujar Airlangga.
Airlangga, mengklaim bahwa 75 persen legislator di DPR terkait Omnibus Law. Baik
Page 74 of 151.
