Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 76
RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan.
"Pemerintah didukung 75 persen kursi di DPR dan 75 persen sudah sekarang," ujar
Airlangga di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2).
Ia menjelaskan, mayoritas yang mendukung merupakan legislator dari partai koalisi
Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga disebut
telah mendukung Omnibus Law.
"PKS setuju transformasi struktural dan secara prinsip mendukung Omnibus Law.
Baik perpajakan maupun cipta kerja," ujar Airlangga.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman pada Selasa (25/2) malam
menyambangi Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan tiga hal terkait Omnibus Law
Cipta Kerja kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"InsyaAllah nanti secara formal akan disampaikan sikap PKS saat pembahasan di
DPR. Dalam kesempatan ini PKS hanya menyampaikan tiga koridor," kata Sohibul
dalam keterangan tertulis yang diterima Republika , Rabu.
Koridor pertama, Sohibul menilai Omnibus Law Cipta Kerja harus sejalan dengan
konstitusi UUD NRI 1945 baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Ia
berharap jangan sampai ada pasal atau ketentuan yang menyimpang dari ruh
konstitusi.
"Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak
ketentuan-ketentuan dalam konstitusi," katanya.
Koridor kedua, Omnibus Law Cipta Kerja juga harus menjaga rasa keadilan bagi
seluruh pihak dan stakeholder. Hak-hak pekerja harus diberikan jaminan. Jangan
sampai RUU ini hanya berpihak ke investor atau pengusaha saja tetapi disaat yang
sama tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja dan sebagian
besar rakyat Indonesia.
"PKS ingin transformasi ini bukan hanya mengejar pertumbuhan tapi juga menjamin
pemerataan dan rasa keadilan bagi semua stakeholder , bukan hanya
menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," ungkapnya.
Koridor ketiga, harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah. Sohibul berharap
tidak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak hak
demokrasi rakyat.
"PKS ingin upaya apapun termasuk akselerasi investasi dan penciptaan lapangan
kerja tidak boleh merusak pembagian kewenangan antarelemen trias politika dan
antarpemerintah pusat dengan pemerintah daerah," urainya.
Page 75 of 151.
