Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 138
Dalam edaran itu, rancangan Omnibus Law dinilai tidak berpihak ke tenaga kerja
karena memangkas perlindungan jaminan sosial. Menurut Ida, para pekerja tak
perlu khawatir negara tak berpihak ke mereka.
Ida menyebut miskomunikasi dan kekhawatiran itu sudah diatasi melalui beberapa
pertemuan dengan perwakilan serikat buruh.
"Kemarin sudah ditetapkan soal Omnibus Law masuk dalam list dan prioritas
program legislasi nasional (Prolegnas) tahun ini. Saat ini kementerian dan lembaga
terkait sedang menyusun naskah akademiknya untuk dibahas bersama sebelum
diserahkan ke DPR RI," katanya.
Ida menjelaskan, Kemenaker sudah melibatkan publik dan serikat buruh dalam
menyusun draf undang-undang ini.
Menurutnya, pembahasan draf rancangan aturan tentang ketenagakerjaan itu
membutuhkan banyak masukan berbagai pihak.
"Sampai sekarang, kami masih menerima dan mendengar berbagai masukan dari
banyak pihak," ujar politisi PKB ini.
Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Katib Aam Yahya Cholil Staquf
menyatakan Omnibus Law sangat dibutuhkan karena banyaknya aturan yang
tumpang tindih.
"Omnibus Law akan menghasilkan sinergi dan menghasilkan satu kepentingan yang
bertujuan menyelesaikan berbagai masalah yang tumpang tindih," katanya.
Namun PBNU tidak langsung menyetujui draf rancangan Omnibus Law. Yahya
menyatakan PBNU akan membahas seluruh isinya dalam musyawarah nasional di
Rembang, Jawa Tengah, 18-20 Maret nanti.
Kepada Gatra.com, Yahya juga menyatakan, selain Omnibus Law, PBNU juga akan
membahas kemungkinan lembaga sertifikasi halal akan diambilalih NU dari Majelis
Ulama Indonesia. Namun hal itu perlu dibicarakan dan diputuskan bersama para
ulama.
Page 137 of 163.
