Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 143

Title          JAMINAN BAGI PEKERJA KENA PHK MASUK OMNIBUS LAW
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      24 Januari 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1264227/jaminan-bagi-pekerja-kena-ph k-masuk-
               Page/URL
                              omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Untuk pekerja kontrak diberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja. Ini
               bentuk pemerintah dalam omnibus law Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan
               menyebutkan jaminan bagi pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK)
               akan masuk dalam omnibus law sebagai bentuk perlindungan kepada para tenaga
               kerja.

               "Untuk memberikan perlindungan pekerja kena PHK, pemerintah memberikan
               tambahan dalam bentuk kompensasi berupa jaminan kehilangan pekerjaan," kata
               Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar di Kementerian
               Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat.

               Menurut dia, jaminan kehilangan pekerjaan itu dalam bentuk uang tunai atau cash
               benefit, pelatihan vokasi, dan akses penempatan kerja yang dimasukkan dalam draf
               Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

               Pemerintah, kata dia, mengupayakan masyarakat pencari kerja mudah
               mendapatkan akses lowongan pekerjaan dan pemerintah memastikan perusahaan
               mudah mendapatkan pekerja yang kompeten.

               "Untuk pekerja kontrak diberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja. Ini
               bentuk pemerintah dalam omnibus law," katanya.

               Selain PHK, dalam draf itu, kata dia, juga dimasukkan isu lain yakni pengupahan,
               pergantian kerja waktu tertentu atau PKWT, alih daya dan waktu kerja.

               Dalam pengupahan, kata dia, pemerintah masih menggunakan prinsip sistem upah
               minimum yang kenaikannya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.

               Upah per jam, kata dia, bisa diberikan kepada jenis kerja tertentu seperti bidang
               konsultan, bidang ekonomi digital atau yang terkait perkembangan teknologi.

               "Upah minimum hanya berlaku untuk pekerja baru di bawah satu tahun dan dapat
               juga dimungkinkan pekerja baru mendapatkan upah di atas upah minimum dengan
               pertimbangan potensi, pendidikan dan sertifikasi keahlian," katanya.






                                                      Page 142 of 163.
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148