Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 146
Pemerintah tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU)
untuk Omnibus Law. RUU ini nantinya akan diserahkan kepada Badan Legislasi
(Baleg) DPR paling lambat pada Januari 2020 mendatang.
"Iya dibawa ke DPR (Januari) dan rencananya keinginannya April sudah bisa
selesai," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P
Roeslani saat ditemui di Kemenko Pereknomian, Jakarta, Jumat (22/11).
Rosan mengatakan, seluruh kajian mengenai apa-apa saja yang menghambat akan
segera diselesaikan pada akhir Desember mendatang. Dengan demikian,
penyerahan RUU bisa segera diberikan kepada DPR pada Januari.
Rosan menyatakan pihaknya tengah dilibatkan dalam penyelesaian RUU Omnibus
Law. Dia akan membentuk tim kecil yang akan mulai bekerja pada minggu ini.
Adapun tim terbentuk dari 11 klaster yang terdiri dari perizinan tanah, persyaratan
investasi, tenaga pekerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan
berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan
sanksi, pengendalian lahan, dan kemudahan proyek pemerintah.
"Setelah itu kami panggil pelaku-pelaku asosiasi, dapat masukan dari mereka semua
sebelum ini dibawa ke DPR. Jadi waktunya cukup singkat, diharapkan Januari sudah
rampung semua," ujarnya.
Page 145 of 163.
