Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 150
"Saya kira, pengalaman berharga ini bisa menjadi model peleburan lembaga kepada
lembaga baru yang sudah masuk kedalam road map, terutama yang sudah
diamanahkan oleh konstitusi," ucapnya.
Karena itu jelasnya, wacana pengalihan ini terus digulirkan, agar mendapat
perhatian dan kajian dari publik. Hasil kajian ini harus menjadi pedoman, mengingat
proses pengalihan secara terburu-buru memiliki risiko yang besar.
"Perlu ada kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap wacana ini. Jika ini
bisa terus digulirkan, tentu akan semakin baik bagi masa depan Taspen dan Asabri,"
imbuhnya.
Pemerintah pinta Said harus belajar dari kasus Asuransi Jiwasraya. Kasus ini
mengkonfirmasukan ada yang salah dalam pengelolaan beberapa Asuransi pelat
merah selama ini. Padahal Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
perusahaan Asuransi Jiwasraya pernah mencatatkan laba pada 2006.
Namun, ternyata laba tersebut hanyalah laba semu alias laporan keuangan
dimanipulasi dari rugi menjadi untung. Hingga akhir 2019, Manajemen PT Asuransi
Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang
mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019.
Kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya tersebut, kemudian memaksa Kementerian
BUMN mengambil langkah membuat holding Asuransi guna menyelamatkan
perusahaan milik negara tersebut.
Diperkirakan, proses holding dapat mulai dilakukan pada pertengahan Februari
2020.
Namun Said mengaku tidak menginginkan jika setiap permasalahan yang dihadapi
oleh BUMN manapun, penyelesaiannya melalui mekanisme holding. Kebijakan ini
tidak baik bagi pengembangan BUMN kedepannya.
"Apalagi, BUMN mungkin sudah memiliki blue print dalam pengembangan BUMN,
diantarannya BUMN Asuransi," jelasnya..
Page 149 of 163.
