Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020

Title PENGAMAT MENDUGA MENTERI JOKOWI SILANG PENDAPAT SOAL OMNIBUS LAW
Media Name bisnis.com
Pub. Date 22 Februari 2020
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200222/9/1204643/pengamat-menduga-me nteri-
Page/URL
jokowi-silang-pendapat-soal-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA - Praktisi Hukum Ade Irfan Pulungan curiga banyak aparatur negara,
termasuk para pembantu presiden, tidak mempunyai pemahaman yang utuh atas
visi presiden terhadap omnibus law.

"Akibatnya, banyak penjelasan menteri ataupun staf presiden yang seakan
bertentangan dengan niat dan tujuan Presiden Joko Widodo dalam usulan Omnibus
Law Cipta Kerja," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Sabtu
(22/2/2020).

Politisi PPP yang pernah menjadi Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye
Nasional Jokowi-Ma'ruf ini memberikan contoh, kasus 'salah ketik pada pasal 170
RUU Cipta Kerja.

"RUU yang telah diserahkan Pemerintah kepada DPR RI, tapi masih ada yang 'salah
ketik', sangat bertentangan dengan doktrin hukum dan sistem hierarki hukum di
Indonesia," tambahnya.

Menurut Ade, Omnibus Law sebenarnya merupakan ide dan gagasan yang sangat
baik dan brilian dari Presiden Jokowi.

Sebagai terobosan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di tengah kondisi
perekonomian global yang sampai saat ini kurang membaik. Sehingga, untuk
memudahkan para investor tetap menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi
favorit.

Namun, dalam pelaksanaan gagasan dan terobosan ini, Ade menilai aparatur
negara belum dapat menyampaikan gagasan tersebut ke dalam koridor hukum yang
baik.

"Akibatnya, keterangan yang mereka sampaikan ke publik cenderung menimbulkan
salah persepsi, bahkan dapat menimbulkan kegaduhan," jelasnya.

"Pemahaman yang salah dari aparatur pemerintahan itu tidak mampu
menerjemahkan keinginan Presiden Jokowi terhadap Omnibus Law," tambah Ade.

Page 138 of 223.