Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020

Title DIBUAT TERBURU-BURU, OMNIBUS LAW DINILAI BISA GEROGOTI PROSES DEMOKRASI
Media Name suara.com
Pub. Date 22 Februari 2020
https://www.suara.com/news/2020/02/22/204709/dibuat-terburu-buru-omnib us-law-
Page/URL
dinilai-bisa-gerogoti-proses-demokrasi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang tengah digodok pemerintah dinilai telah
merusak tatanan demokrasi dan terburu-buru. Bahkan, penerapan Omnibus Law
juga ditolak di beberapa negara lain.

Pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta Andi Syafrani menilai
perumusan Omnibus Law dibawah komando Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian itu tidak demokratis sebab dilakukan secara tertutup dan terburu-
buru.

"Omnibus Law ini dapat menggerogoti proses demokrasi, ini yang penting. Karena

tadi proses legislasi yang tidak melibatkan banyak publik yang dikejar waktu karena
target padahal bacaannya banyak, akibatnya adalah proses dialogis rakyat
kemudian wakil rakyat yang mendapat mandat rakyat untuk membuat uu ini
menjadi terpinggirkan," kata Andi saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat
(22/2/2020).

Dia juga menyebut konsep omnibus law yang membuat aturan baru untuk

menggantikan aturan lain yang sudah berlaku itu sudah dihindari di berbagai
negara, karena jauh dari prinsip demokrasi.

"Makanya di beberapa negara sangat hati-hati mau pake ini. Bahkan mereka sudah
meninggalkan New Zealand, Inggris, dan kemudian Vietnam," ucapnya.

Menurutnya, di negara-negara tersebut Omnibus Law hanya digunakan untuk
undang-undang yang berkaitan dengan aturan keuangan dan teknikal.

"Ini (Omnibus Law di Indonesia) teknikal tapi menerabas aspek aspek yang

fundamental seperti kebebasan sipil misalnya, keamanan, administrasi pemerintahan
atau seterusnya, pers juga dimasukin sebagai bagian yang dianggap mengganggu
investasi," tegasnya.

Page 142 of 223.